TIMIKA, Koranpapua.id– Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Jila (SPJ) menggelar aksi unjuk rasa di halaman DPRK Mimika, Jalan Cenderawasih SP2, Timika, Rabu 17 Desember 2025.
Dalam aksinya, massa mendesak penarikan aparat militer, baik organik maupun non-organik, dari Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Kehadiran aparat bersenjata di wilayah Jila, dinilai telah menimbulkan ketakutan dan penderitaan bagi masyarakat adat, khususnya menjelang perayaan Hari Raya Natal.
Perwakilan massa menyampaikan bahwa masyarakat adat Amungme yang bermukim di wilayah pegunungan, termasuk Distrik Jila dan Distrik T’sina, hidup dalam kondisi tidak aman.
Mereka mengaku mengalami intimidasi, kekerasan fisik, hingga penembakan ternak.
“Setiap hari masyarakat hidup dalam ketakutan. Ternak kami ditembak, padahal babi adalah harta bagi orang Amungme. Kehidupan di kampung seakan mati,” ujar Fransisca Pinimet dalam orasinya.
Orator perempuan asal Jila itu menyampaikan bahwa, hingga saat ini tidak ada suasana Natal, yang ada hanya penderitaan dan tekanan psikologis.
Ia menegaskan bahwa kehadiran aparat seharusnya memberikan rasa aman, bukan sebaliknya.
Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan, terlebih pada momentum menjelang perayaan Natal.
“Kami seharusnya menyiapkan hati menyambut kelahiran Kristus. Tetapi yang kami alami justru ketakutan dan tangisan. Pemerintah di mana? Mengapa seolah membisu?” seru Fransica.
Salah satu perwakilan aksi, Helois Kemong, menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah dan para wakil rakyat yang dinilai mengabaikan persoalan kemanusiaan di Distrik Jila.
“Masalah ini sudah lebih dari satu bulan tanpa solusi. Kami orang gunung merasa diabaikan, padahal pimpinan DPR dan pemerintah daerah berasal dari suku Amungme dan Kamoro,” tegasnya.
Ia menolak janji-janji tanpa kepastian dan menekankan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan bahan makanan, tetapi jaminan keamanan agar dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan damai di kampung halaman.
Dalam tuntutannya, massa mendesak DPRK Mimika segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM serta kondisi kemanusiaan di Distrik Jila.
“Ini manusia, bukan binatang. Orang tua kami menangis di hutan, anak-anak kelaparan, kebun dikuasai aparat. Tetapi setiap kejadian, masyarakat selalu dicap KKB atau teroris,” ujar salah satu orator.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal Jadi, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan membentuk Pansus Kemanusiaan.
Ia menyebut DPRK Mimika telah berkoordinasi dengan pimpinan dewan dan komisi terkait, serta akan berkolaborasi dengan Pansus Kemanusiaan tingkat Papua Tengah.
“Kami sangat terpukul karena ini menyangkut kemanusiaan. Apalagi menjelang hari besar umat Kristen. Tidak boleh ada lagi tembak-menembak. Kita harus saling menghargai dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah, khususnya bupati, turut mengambil peran aktif dalam merespons situasi tersebut, sehingga penanganan masalah dapat dilakukan secara kolaboratif dan transparan.
Dolfin menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak bisa dilakukan dengan kekerasan. Menurutnya, pendekatan dialog dan kemanusiaan harus dikedepankan agar konflik tidak terus berulang dan meninggalkan trauma bagi anak-anak serta masyarakat sipil.
“Kalau terus tembak-menembak di tengah masyarakat, konflik ini tidak akan pernah selesai. Presiden menginginkan pendekatan, bukan kekerasan,” tegasnya.
“Oknum yang bersalah silakan ditindak secara profesional, tetapi jangan menyakiti masyarakat,” tandasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemulangan para pengungsi ke kampung halaman mereka serta pemulihan rasa aman di Distrik Jila dan sekitarnya.
Aksi berakhir sekitar pukul 11.50 WIT dengan tertib dibawah pengawalan ratusan personil polres Mimika. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
