TIMIKA, Koranpapua.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penanganan konflik antarwarga asal Puncak yang terjadi di Distrik Kwamki Lama, Kabupaten Mimika.
Nenu Tabuni, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Puncak, hadir mendampingi Kapolda Papua Tengah dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.
Ia juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya Pendeta Melkianus akibat bentrokan yang melibatkan dua kelompok warga asal Puncak.
“Atas nama pemerintah, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat dari kedua kelompok yang bertikai. Pemerintah Puncak terlambat hadir,” ujar Nenu Tabuni di Kwamki Lama, Kamis 13 November 2025.
Menurut Nenu, konflik yang terjadi bukan melibatkan masyarakat asli Mimika, melainkan sesama warga asal Kabupaten Puncak.
“Saya mendapat laporan dari Pak Kapolda dan tokoh gereja, bahwa dua kelompok yang bertikai ini adalah masyarakat Puncak. Karena itu, kami merasa sangat kehilangan, apalagi korban adalah seorang pendeta,” jelasnya.
Ia juga menyesalkan ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati Puncak dalam kesempatan tersebut, namun memastikan bahwa pemerintah daerah tetap hadir secara resmi melalui dirinya.
“Pak Bupati, Pak Wakil, dan Ketua DPR tidak bisa hadir, tapi mereka mengutus saya mewakili pemerintah. Ini hasil komunikasi langsung saya dengan Pak Kapolda,” ujarnya.
Nenu menegaskan bahwa konflik harus segera diakhiri karena telah berdampak luas terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah konflik.
“Kalau kita berlarut-larut, mama-mama tidak bisa ke pasar, anak-anak tidak bisa sekolah. Karena itu kita harus hentikan ini,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pihak, terutama keluarga korban, untuk membuka ruang bagi proses perdamaian yang difasilitasi pemerintah dan aparat keamanan.
“Kami hadir memenuhi desakan masyarakat, mahasiswa, dan keluarga agar pemerintah turun langsung. Sekarang pemerintah sudah hadir. Mari kita bicarakan jalan keluar bersama,” ajak Nenu.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pejabat dan tokoh turut hadir, antara lain Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Alfred Papare, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman.
Hadir juga Ketua MRP Papua Tengah Agus Anggaibak, Anggota DPRP Yohanes Kemong, serta Kepala Distrik Kwamki Lama Edwin Naftali Hanwebu.
Untuk diketahui, konflik antarwarga asal Kabupaten Puncak ini telah berlangsung sejak 2 November 2025 dan menelan korban jiwa seorang pendeta.
Bentrokan berdarah tersebut dipicu oleh kasus perselingkuhan di Kabupaten Puncak, yang kemudian merembet hingga ke wilayah Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika. Untuk membaca berita yang terkait dengan topik, klik disini (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
