TIMIKA, Koranpapua.id- Ratusan warga melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah di Jalan C Heatubun, Selasa 29 April 2025.
Mereka berasal dari Distrik Alama, Jila, Hoya dan Distrik Tembagapura yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Peduli Penerbangan Subsidi Empat Distrik.
Kedatangan ratusan warga ke kantor yang dikepalai oleh Jania Basir itu, untuk menuntut Dishub Mimika segera membuka kembali layanan penerbangan subsidi ke empat distrik di wilayah pedalaman Mimika.
Adapun empat wilayah distrik yang sudah beberapa tahun terakhir tidak ada pelayanan penerbangan itu yakni, Distrik Jila, Distrik Alama, Distrik Hoya dan Distrik Tembagapura.
Dalam orasi yang mereka sampaikan bahwa sejak terhentinya penerbangan subsidi ke wilayah-wilayah itu, mengakibatkan sektor ekonomi, pendidikan bahkan kesehatan lumpuh total.
“Banyak bayi dan ibu hamil tidak dapat mendapatkan pertolongan segera. Karena itu, kami minta Dishub harus segera membuka kembali penerbangan subsidi ke wilayah pegunungan,” tegas Miler Janampa, dalam orasinya.
Selain itu, masyarakat empat distrik meminta pemerintah, segera menyeselesaikan Bandara yang dalam proses pembangunan di distrik Hoya serta verifikasi dan registrasi Lapangan Terbang (Lapter) yang sudah dibangun di Jila.
“Sejak 2014 di Hoya tidak ada Lapter jadi mohon direalisasikan tahun ini. Kami minta dalam satu bulan harus direalisasikan. Kalau tidak kami akan duduki Bandara Mozes Kilangin,” ancam massa aksi.
Pantauan media ini, tuntutan yang sama juga disampaikan sejumlah tokoh masyarakat saat menyampaikan orasi secara bergantian
Salah satunya, Petrus Kibak, tokoh masyarakat Jila. Dia menyampaikan rasa prihatin atas terhentinya layanan penerbangan ke wilayah pegunungan yang terjadi sudah setahun lebih.
Menurutnya, dampak dari terhenti penerbangan itu, menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan besar dalam mengakses layanan dasar.
Selain tuntutan diatas mereka mendesak agar Pemkab Mimika berhenti menyampaikan stigma bahwa daerah pedalaman di empat distrik menjadi zona merah.
“Jangan jadikan faktor keamanan sebagai alasan tidak adanya penerbangan subsidi,” tegasnya.
Menangapi tuntutan tersebut, Jania Basir, Kadis Perhubungan Mimika menjelaskan, pihaknya telah berupaya meyakinkan operator untuk melayani penerbangan ke pedalaman Mimika, namun alasan operator masih terkendala keamanan.
“Susi Air juga kami sudah hubungi untuk masuk melayani subsidi penerbangan perintis tapi sampai saat ini Susi Air tidak bersedia dan alasan mereka keamanan. Bukan pemerintah daerah yang tidak mau tapi operator yang tidak bersedia,” jelas Jania.
“Kami sudah urus dari bulan Januari mungkin. Kami mau untuk penerbangan subsidi penerbangan perintis ini jalan, jadi yang bicara soal keamanan itu bukan kami tapi operator sendiri yang tidak mau,” timpal Jania.
Kepada massa aksi, Jania menegaskan bahwa pihaknya sudah berupaya berkoordinasi dengan operator maskapai lain namun belum ada yang bersedia dengan alasan keamanan.
Jania mengatakan, terkait adanya beberapa pesawat yang terbang ke wilayah-wilayah itu, dikarenakan biaya carter yang diterima operator penerbangan jauh lebih mahal dari harga subsidi yang diberikan pemerintah.
“Mungkin karena biaya carternya tinggi, jadi ada operator yang mau meski tahu resiko yang harus ditanggung. Mereka operator mungkin mau mempertaruhkan karena mereka dibayar mahal untuk carteran,” pungkasnya. (Redaksi)
