ADVERTISEMENT
Selasa, November 17, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Papua Tengah Mimika

Minta CPNS OAP Lulus 100 Persen Tanpa Syarat, Pj Bupati: Tuntutan Ini Harusnya Dilakukan Sejak 10 Tahun Lalu

“Silakan cek kalau ada satu orang yang lolos karena campur tangan Bupati, campur tangan siapapun potong tangan saya, ini jaminannya buat anda".

18 November 2024
0
Minta CPNS OAP Lulus 100 Persen Tanpa Syarat, Pj Bupati: Tuntutan Ini Harusnya Dilakukan Sejak 10 Tahun Lalu

Aliansi Pemuda Amungsa melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mimika, Senin 18 Oktober 2024.(foto:redaksi/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id- Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Amungsa (APA) melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Mimika, Senin 18 Oktober 2024.

Mereka meminta kepada Valentinus S. Sumito, Pj Bupati Mimika agar memprioritaskan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 asal Amungme dan Kamoro untuk diluluskan 100 persen tanpa syarat.

“Pj Bupati, Sekda, BKPSDM harus mengambil kebijakan. Jangan rampas hak kami, karena kami juga ingin mengabdi di atas tanah kami sendiri,” demikian tulisan pada spanduk yang di bawa massa aksi itu.

Mereka juga meminta dari kuota CPNS 847 orang itu, 500 diantaranya harus menjadi jatah anak-anak Amungme-Kamoro dan selebihnya untuk lima suku kerabat lainnya.

Baca Juga

Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

DLH Mimika Produksi 200 Paving Block dari Sampah Plastik per Hari

Elois M Kemong, Ketua APA kepada awak media mengatakan bahwa kedatangan mereka guna medorong Pemkab Mimika agar dalam tes Seleksi Kompeteni Dasar (SKD) tidak menjadi standar penilaian.

“Kami harap nilai SKD tidak menjadi ukuran pemerintah. Karena di Mimika ini ada teman teman yang tinggal di dataran tinggi dan dataran rendah yang kurang paham sistem ini,” ujarnya.

Karena itu, Elois berharap kepada Pj Bupati Mimika untuk bisa mempertimbangkan putra-putri Amungme- Kamoro dan suku kerabat lainnya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ia menganggap hal ini menjadi penting supaya mereka bisa mengabdi di tanah kelahirannya sendiri dan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kriminal di Kabupaten Mimika.

“Seketika kalau kami tidak bekerja di kami punya tanah yang kami lakukan pasti pembunuhuan, pemerkosaan dan hal-hal ini akan mempengaruhi aktivitas pemerintah,” pungkasnya.

Elois berharap aspirasi mereka ini juga bisa didengar oleh Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Menjawab tuntutan masa, Valentinus Sudarjanto Sumito, Pj Bupati Mimika mengatakan, dirinya sangat menyayangkan adanya aksi tersebut.

Valentinus menyampaikan bahwa permintaan massa aksi terkait 100 persen calon CPNS OAP harus diluluskan tanpa syarat, baru dilakukan sekarang ini.

“Saya sayangkan kenapa baru hari ini kalian bersuara begini, kenapa bukan 10 tahun lalu di zaman pak Omaleng di zaman pak Rettob. Kalau kalian menuntut sekarang itu aturan sudah ditetapkan,” tegasnya.

Valentinus menegaskan, dirinya mengerti betul persoalan Otonomi Khusus (Otsus), sebab sampai hari ini masih dipercayakan menjabat sebagai Direktur Otonomi Khusus di Kementerian Dalam Negeri.

“Saya yang mengurus Papua, saya yang mengurus Jogja, saya yang mengurus Aceh, saya yang mengurus IKN. Semua kami letakkan untuk kepentingan masyarakat yang ada di tempat tersebut,” tegasnya.

Namun kenyataannya semua tidak dilakukan dengan baik. “Saya turun ke sini jadi Pj Bupati untuk merapikan kondisi ini,” timpalnya.

Valentinus menjelaskan, aturan tes CPNS saat ini sudah sangat transparan guna mencegah terjadi KKN dan sistem bayar membayar.

Sistem ini agar bisa dilihat siapa yang mampu untuk lolos tanpa campur tangan siapapun.

“Silakan cek kalau ada satu orang yang lolos karena campur tangan Bupati, campur tangan siapapun potong tangan saya, ini jaminannya buat anda,” tegas Valentinus.

Ia menambahkan, sebagai Direktur Otonomi Khusus, telah meletakkan porsi 80 persen untuk Orang Asli Papua (OAP).

“Saya yang minta supaya 100 persen untuk Papua, bukan hanya Mimika, tetapi seluruh Papua. Jumlah yang ada dari total keseluruhan itu kita sudah patok 80 persen itu harus OAP,” jelasnya.

Menurutnya, tuntutan semacam ini harusnya dilakukan 10 tahun lalu dengan mengajak kepala daerah untuk mempengaruhi kebijakan di pusat.

“Kalau sekarang kita lakukan ini proses sudah berjalan,” pungkasnya. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

17 November 2026
DLH Mimika Produksi 200 Paving Block dari Sampah Plastik per Hari

DLH Mimika Produksi 200 Paving Block dari Sampah Plastik per Hari

17 November 2026
Disperindag Mimika Awasi Sembako dan BBM Jelang Nataru 2027

Disperindag Mimika Awasi Sembako dan BBM Jelang Nataru 2027

17 November 2026
DPMKA Mimika Perkuat Kapasitas Kader Posyandu Untuk Tingkatkan Pelayanan

DPMKA Mimika Perkuat Kapasitas Kader Posyandu Untuk Tingkatkan Pelayanan

17 November 2026
Satgas Damai Cartenz Gelar Patroli dan Bakti Sosial Peringati HUT ke-81 Brimob di Oksibil

Satgas Damai Cartenz Gelar Patroli dan Bakti Sosial Peringati HUT ke-81 Brimob di Oksibil

17 November 2026
Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

16 November 2026

POPULER

  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    531 shares
    Bagikan 212 Tweet 133
  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    530 shares
    Bagikan 212 Tweet 133
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    530 shares
    Bagikan 212 Tweet 133
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    524 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    519 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    562 shares
    Bagikan 225 Tweet 141
Next Post
Pj Bupati Mimika Pastikan SK PPPK 488 Tenaga Guru Dibagikan 1 Januari 2025

Pj Bupati Mimika Pastikan SK PPPK 488 Tenaga Guru Dibagikan 1 Januari 2025

PUPR Sosialisasi Perundang-Undangan Penataan Ruang, Mimika Ditetapkan Sebagai Pusat Kegiatan Nasional

PUPR Sosialisasi Perundang-Undangan Penataan Ruang, Mimika Ditetapkan Sebagai Pusat Kegiatan Nasional

Pemkab Jayapura Usulkan Kampung Yadauw Menjadi Lokasi Transmigrasi Lokal

Pemkab Jayapura Usulkan Kampung Yadauw Menjadi Lokasi Transmigrasi Lokal

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id