ADVERTISEMENT
Senin, November 16, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Papua Tengah Mimika

PPPK Pemda Dilarang Kenakan Pakaian Dinas Korpri  

Mengacu pada pasal 26, Permendagri Nomor 11 tahun 2020, akan dikenakan sanksi administratif bagi yang melanggar.

3 Juni 2024
0
PPPK Pemda Dilarang Kenakan Pakaian Dinas Korpri  

PPPK dilarang menggunakan pakaian dinas Korpri. (foto:ilustrasi/koranpapua)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan aturan terbaru terkait penggunaan pakaian dinas Korpri.

Khusus untuk mereka yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu memperhatikan instruksi yang dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian.

Aturan ini juga menjadi perhatian pimpinan daerah untuk menyampaikan informasi kepada PPPK, karena ada sanksi yang dijatuhkan jika PPPK tidak mematuhi aturan ini.

Berikut dilansir koranpapua.id dari sejumlah sumber terkait aturan terkait penggunaan seragam dinas Korpri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dikeluarkan Kemendagri.

Baca Juga

Dirjen Polpum Kemendagri Tiba di Timika, Deklarasi Toleransi Jadi Agenda KKT II

KKT II Mimika 2026 Angkat Praktik Toleransi Indonesia Timur

Aturan penggunaan pakaian seragam dinas (batik) Korpri di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) diatur dalam pasal 11 Permendagri Nomor 11 Tahun 2020.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pakaian seragam batik Korpri digunakan saat:

  1. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI.
  2. Tanggal 17 setiap bulan.
  3. Upacara hari besar nasional.
  4. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri.

Dijelaskan dalam ayat 4 pasal ini, bahwa apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korpri dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Selain itu, yang perlu diperhatikan PPPK adalah pakaian dinas harian atau PDH.

Dalam Pasal 13 Permendagri tersebut, dijelaskan bahwa PDH PPPK terdiri atas:

  1. PDH kemeja putih, celana/rok hitam yang digunakan pada hari Senin sampai Rabu.
  2. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah digunakan pada hari Kamis dan atau Jumat.

Lalu, apa sanksi bagi PPPK Pemda ketika menggunakan pakaian dinas tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Permendagri ini?

Mengacu pada pasal 26, Permendagri Nomor 11 tahun 2020 tersebut, akan dikenakan sanksi administratif berupa:

  1. Teguran lisan paling banyak tiga kali oleh atasan langsung.
  2. Teguran tertulis paling banyak dua kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian peraturan tentang penggunaan pakaian dinas Korpri bagi PPPK Daerah. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Satgas Pasgat Merauke Bagikan Makanan dan Alat Tulis untuk Anak

Satgas Pasgat Merauke Bagikan Makanan dan Alat Tulis untuk Anak

15 November 2026
Dirjen Polpum Kemendagri Tiba di Timika, Deklarasi Toleransi Jadi Agenda KKT II

Dirjen Polpum Kemendagri Tiba di Timika, Deklarasi Toleransi Jadi Agenda KKT II

15 November 2026
KKT II Mimika 2026 Angkat Praktik Toleransi Indonesia Timur

KKT II Mimika 2026 Angkat Praktik Toleransi Indonesia Timur

15 November 2026
Akmal Malik di KKT II Mimika: Toleransi Perlu Aksi Nyata

Akmal Malik di KKT II Mimika: Toleransi Perlu Aksi Nyata

15 November 2026
Satgas Damai Cartenz Selidiki Dugaan Pembunuhan di Yahukimo

Satgas Damai Cartenz Selidiki Dugaan Pembunuhan di Yahukimo

15 November 2026
Halili Hasan Dorong Toleransi dari Daerah dan Pendidikan Anak Muda

Halili Hasan Dorong Toleransi dari Daerah dan Pendidikan Anak Muda

15 November 2026

POPULER

  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    561 shares
    Bagikan 224 Tweet 140
  • Bupati Rettob Sebut APBD Mimika 2027 Bakal Turun Drastis

    538 shares
    Bagikan 215 Tweet 135
  • 132 Kampung di Mimika Cairkan DD dan ADD, Meekurima Terkendala

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Polisi Ungkap Dugaan Penyebab Enam Pendulang Keracunan Asap Genset di Mile 21

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    523 shares
    Bagikan 209 Tweet 131
  • Bupati Rettob Sentil Pimpinan OPD yang Kerja Sendiri Tanpa Koordinasi dengan Bawahan

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Mama-Mama Papua Desak Pemkab Mimika Sediakan Tempat Usaha

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
Next Post
Johannes Rettob Ajak Semua Pihak Perang Melawan Narkoba

Johannes Rettob Ajak Semua Pihak Perang Melawan Narkoba

John Rettob Minta Inspektorat Lakukan Audit Terhadap BPKAD

John Rettob Minta Inspektorat Lakukan Audit Terhadap BPKAD

24 Tahun RSMM Layani Masyarakat Mimika, YCTP Apresiasi Dukungan YPMAK dan PTFI

24 Tahun RSMM Layani Masyarakat Mimika, YCTP Apresiasi Dukungan YPMAK dan PTFI

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id