TIMIKA, Koranpapua.id- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan seminar awal penyusunan pengukuran indeks terhadap beberapa hal penting yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Diantaranya, Indeks Penurunan Pelanggaran Hukum, Indeks Pelayanan Insfrastruktur, Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Profesional Aparatur dan Kepuasan Masyarakat.
Seminar yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Mimika, Kamis 21 Maret 2024 dibuka Plh Asisten Bidang Pemerintah Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Robert Kambu mewakili Bupati Eltinus Omaleng.
Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Robert mengatakan, pengukuran indeks merupakan langkah penting dalam upaya untuk menjadikan pemerintahan yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera.
“Hasil pengukuran indeks akan menjadi tolak ukur bagi kita dalam mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kelemahan, serta merencanakan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan ke depannya,” ujar bupati.
Karenanya bupati mengajak seluruh jajaran pemerintahan, instansi terkait, dan masyarakat untuk bekerja sama dengan penuh semangat dan dedikasi dalam mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.
“Mari kita tingkatkan kualitas pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, serta pertama-tama, mari kita tinjau indeks pelayanan publik. pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak dasar setiap warga negara,” ajak bupati.
Dikatakan indeks ini memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat.
Melalui pengukuran ini dapat mengevaluasi kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Bupati Eltinus juga menyampaikan bahwa infrastruktur yang baik menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Indeks ini memberikan gambaran tentang kepuasan masyarakat terhadap kualitas dan ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi, energi, air bersih, dan lainnya.
“Dengan mengukur indeks ini, kita dapat mengetahui sejauh mana infrastruktur yang telah dibangun sudah memenuhi kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Indeks Penurunan Pelanggaran Hukum
Untuk mengukur indeks penurunan pelanggaran hukum, maka keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Indeks ini memberikan gambaran tentang upaya pemerintah dalam menekan angka pelanggaran hukum, memelihara keamanan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.
“Melalui pengukuran ini, kita dapat mengevaluasi keberhasilan kebijakan dan program yang telah kita jalankan dalam rangka menjamin keamanan dan keadilan bagi semua warga,” jelasnya.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Bupati Eltinus juga menyampaikan terkait indeks kepuasan masyarakat. Menurut bupati, indeks ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
“Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang dilakukan melalui prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan, dan netralitas,” paparnya.
Indeks Profesional Aparatur
Melalui indeks professional Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat beberapa dimensi utama yang perlu diperhatikan. Diantaranya, kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
Adapun tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk menilai tingkat profesionalitas ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.
Dengan melibatkan penilaian kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, berlandaskan regulasi sistem perencanaan pembangunan Nasional di Indonesia yaitu UU Nomor 25 tahun 2004 yang dioperasionalisasikan melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Dengan peraturan itu mengharuskan setiap indikator yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan pengukuran setiap tahun.
Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks ini mencangkup ruang lingkup kegiatan reformasi birokrasi yang meliputi berbagai aspek yang bertujuan untuk mengukur, menilai, dan meningkatkan kinerja serta efektivitas birokrasi dalam memberikan layanan kepada publik.
Dikatakan semua indeks yang ada pada Kabupaten Mimika tahun 2023 sejatinya merupakan dokumen yang berisikan pengukuran atas indeks tersebut.
Hal ini sebagai bentuk optimalisasi kinerja bidang perencanaan pembangunan yang terus membaik setiap tahunnya. (Redaksi)
