TIMIKA, Koranpapua.id-Proyek pembangunan Kantor Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah yang berlokasi di Jalan Cenderawasih SP3, saat ini dihentikan.
Informasi yang diterima media ini menyebutkan, tidak dilanjutnya pengerjaan proyek yang didanai APBD 2023 itu, disebabkan karena adanya persoalan tanah.
Kepala Distrik Kuala Kencana, Yemi Gobai yang dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, pekerjaan dihentikan karena Paulus Pinimet (pemilik lahan) bersama keluarganya melakukan pemalangan di lokasi proyek.
Dijelaskan, pemerintah sebelumnya sudah membayar lahan tersebut sebesar Rp400 juta. Namun pemilik lahan menuntut pemerintah untuk membayar lagi.
Meski demikian Yemi Gobay tidak mengetahui secara pasti berapa besar tambahan nilai rupiah yang diminta keluarga Paulus Pinimet.
“Pemerintah sebelumnya sudah membayar tanah tersebut Rp400 juta. Akan tetapi, setelah proses pembangunan mulai berjalan pemilik tanah datang dan menuntut untuk dibayar lagi,” ujar Yemi Gobay.
Ia menuturkan, dalam kasus ini terdapat sedikit kelalaian dari pemerintah yang tidak mengurus surat pelepasan tanah dan menerbitkan sertifikat sebelum dilakukan proses pembayaran.
“Memang ada bukti pembayaran tanah berupa kwitansi. Namun didalamnya tidak berisikan penjelasan terkait uang muka pembayaran hingga pelunasannya,” jelas Yemi Gobay.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika Suharso kepada Koranpapua.id, Selasa 19 Maret 2024 membenarkan pemilik lahan sebelumnya atas nama Paulus Pinimet.
Dikatakan, persoalan ini sudah sampai ke Polres Mimika. Di hadapan polisi, pemilik lahan mengakui sudah menerima pembayaran oleh pemerintah, namun pada kwitansi tidak disebutkan berapa ukuran tanah yang dibeli.
“Sudah dua kali dilakukan pembayaran, pertama Rp200 juta dan tahap keduanya Rp400 juta sehingga total yang sudah dibayarkan Rp600 juta,” papar Suharso.
Suharso menyarankan kepada pemilik tanah agar mengikuti proses hukum di pengadilan, supaya tidak mengganggu pekerjaan proyek kantor yang jelas berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Ia meminta pihak yang menerbitkan surat pelepasan untuk berkordinasi dengan Badan Pertanahan untuk memastikan luas lahan agar tidak terjadi masalah kemudian hari. (Redaksi)
