Minta Keberpihakan Kursi Legislatif untuk OAP, MRP-PT Surati KPU Pusat dan Sampaikan Lima Point Penting

TIMIKA, Koranpapua.id- Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PT) menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat terkait keberpihakan kursi legislatif untuk Orang Asli Papua (OAP).

Surat tertanggal 6 Februari 2024 dengan nomor 166/16/MRP PPT bersifat penting itu ditandatangani Agustinus Anggaibak, Ketua MRP Papua Tengah, Paulina Marey, Wakil Ketua I dan N.D. Matheus Wakerkwa, Wakil Ketua II.

Perihal surat tersebut yakni perlindungan dan keberpihakan kepada OAP pada kursi legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Berikut isi surat selengkapnya yang diterima Koranpapua.id pada Rabu 7 Februari 2024:

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 huruf b serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

Berikut Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pasal 93 ayat (2) huruf d berbunyi ‘Mengangkat harkat dan martabat OAP.

Dan Hasil Rapat Koordinasi Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Papua Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah pada tanggal 06 Februari 2024.

Maka sebagai lembaga kultur OAP yang dibentuk dan ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia guna perlindungan dan keberpihakan kepada OAP dalam bidang politik, hukum, sosial budaya, ekonomi dan birokrasi, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk kursi legislatif baik di tingkat DPR RI Dapil Papua Tengah dan DPRP Provinsi Papua Tengah seyogianya menjadi hak para calon anggota legislatif yang berasal dari OAP.
2. Bahwa untuk kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Provinsi Papua Tengah seyogianya menjadi hak para calon anggota yang berasal dari OAP.
3. Bahwa untuk kursi legislatif DPRD Kabupaten secara khusus Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah seyogyanya dapat diberikan kepada para calon anggota legislatif yang berasal dari OAP, dengan persentase 80 % (delapan puluh persen) OAP dan 20% (dua puluh persen) Non OAP.
4. Bahwa untuk kursi legislatif baik di tingkat DPR RI Dapil Papua Tengah dan DPRP Provinsi Papua Tengah serta DPRD Kabupaten agar memperhatikan keterwakilan perempuan OAP sesuai ketentuan keterwakilan kuota perempuan 30% (tiga puluh persen).
5. Diharapkan Ketua KPU RI agar dapat memfasilitasi guna menyampaikan aspirasi sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3 dan 4 di atas kepada pimpinan partai politik sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat adat OAP.

Surat ini dengan tembusan, kepada yang terhormat;

1. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua BP3OKP di Jakarta.
2. Menteri Sekretaris Negara RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.
6. Kepala Badan Intelejen Negara RI di Jakarta.
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta.
8. Ketua Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu RI di Jakarta.
9. Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire.
10. Para Bupati se-Provinsi Papua Tengah.
11. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire.
12. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire.
13. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah.
14. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah.
15. Arsip. (Redaksi).