TIMIKA, Koranpapua.id- Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengingatkan kepada semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggunakan APBD Tahun 2024 sebesar Rp4.820.033.558 dengan baik.
Ribka tidak menginginkan dimasa kepemimpinannya sebagai gubernur terjadi masalah. Karena itu setiap OPD harus menghindari praktek-praktek atau tindakan yang tidak terpuji, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
“Saya harap ini menjadi perhatian serius bagi kita semua, secara khusus bagi para Kepala OPD, sebagai pengguna anggaran. Saya tidak ingin dimasa kepemimpinan saya ada yang bermasalah,”tegas Ribka Haluk usai penyerahan Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Provinsi Papua Tengah, Jumat 2 Februari 2024 di Nabire.
Ribka Haluk juga menekankan OPD tidak boleh membuat penumpukan pekerjaan yang mengakibatkan lambatnya serapan anggaran di akhir tahun. Kondisi ini bisa saja berdampak menimbulkan permasalahan.
Semua kendala yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2023 dapat menjadi pelajaran untuk tidak terulang lagi pada tahun anggaran 2024.
Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, taat aturan, proporsional, optimal, efektif, dan efesien serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperrhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, wajib untuk dilaksanakan.
Termasuk senantiasa melakukan pengawasan internal secara berjenjang, supaya anggaran yang dibelanjakan benar-benar efektif, efisien dan tepat sasaran.
“Kepala OPD agar tetap fokus pada target yang sudah disepakati pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Terus melakukan identifikasi terhadap permasalahan, dan cepat tanggap apabila terdapat penyerapan yang tidak sesuai rencana,”pesan Ribka.
Dikatakan, total belanja APBD 2024 sebesar Rp4,8 triliun ini mengalami peningkatan kurang lebih 100,3 persen dibanding APBD Perubahan Tahun 2023.
Meski kita berbangga APBD tahun ini mengalami peningkatan, namun di balik itu ada tugas berat yang menanti.
Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih sangat muda, penyerahan DPA hari ini jangan hanya dimaknai secara seremonial semata, namun harus menjadi momentum untuk terus menjaga komitmen dalam meletakan dasar yang baik dan benar bagi proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Papua Tengah.
Penandatanganan Pakta Integritas
Bersamaan dengan penyerahan DPA juga dilakukan penandatanganan pakta integritas bagi pengguna anggaran di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Pakta integritas merupakan amanat dari peraturan Menpan RB RI Nomor 49 Tahun 2011, serta sebagai wujud pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Serta kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Melalui penandatanganan pakta integritas ini, Ribka haluk menekankan kepada semua kepala OPD untuk menjaga citra dan kredibilitas OPD.
Hal itu bisa dibuktikan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif, untuk mendorong peningkatan kinerja, sesuai kode etik dan pedoman perilaku menurut jabatan yang diemban.
Ribka Haluk juga mengajak seluruh kepala OPD untuk dapat memberikan contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas.
Hindarkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan KKN serta tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan,” tandasnya. (Redaksi)
