ADVERTISEMENT
Selasa, November 17, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Papua Tengah Nabire

Serahkan DPA Rp4,8 Triliun, Ribka Haluk: Gunakan dengan Baik, Jangan Ada Masalah di Kepemimpinan Saya

Hindarkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, serta tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan.

5 Februari 2024
0
Serahkan DPA Rp4,8 Triliun, Ribka Haluk: Gunakan dengan Baik, Jangan Ada Masalah di Kepemimpinan Saya

Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM bersama dengan pimpinan OPD(foto:ist/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id- Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengingatkan kepada semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggunakan APBD Tahun 2024 sebesar Rp4.820.033.558 dengan baik.

Ribka tidak menginginkan dimasa kepemimpinannya sebagai gubernur terjadi masalah. Karena itu setiap OPD harus menghindari praktek-praktek atau tindakan yang tidak terpuji, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Saya harap ini menjadi perhatian serius bagi kita semua, secara khusus bagi para Kepala OPD, sebagai pengguna anggaran. Saya tidak ingin dimasa kepemimpinan saya ada yang bermasalah,”tegas Ribka Haluk usai penyerahan Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Provinsi Papua Tengah, Jumat 2 Februari 2024 di Nabire.

Ribka Haluk juga menekankan OPD tidak boleh membuat penumpukan pekerjaan yang mengakibatkan lambatnya serapan anggaran di akhir tahun. Kondisi ini bisa saja berdampak menimbulkan permasalahan.

Baca Juga

Satgas Damai Cartenz Gelar Patroli dan Bakti Sosial Peringati HUT ke-81 Brimob di Oksibil

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

Semua kendala yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2023 dapat menjadi pelajaran untuk tidak terulang lagi pada tahun anggaran 2024.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, taat aturan, proporsional, optimal, efektif, dan efesien serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperrhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, wajib untuk dilaksanakan.

Termasuk senantiasa melakukan pengawasan internal secara berjenjang, supaya anggaran yang dibelanjakan benar-benar efektif, efisien dan tepat sasaran.

“Kepala OPD agar tetap fokus pada target yang sudah disepakati pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Terus melakukan identifikasi terhadap permasalahan, dan cepat tanggap apabila terdapat penyerapan yang tidak sesuai rencana,”pesan Ribka.

Dikatakan, total belanja APBD 2024 sebesar Rp4,8 triliun  ini mengalami peningkatan kurang lebih 100,3 persen dibanding APBD Perubahan Tahun 2023.

Meski kita berbangga APBD tahun ini mengalami peningkatan, namun di balik itu ada tugas berat yang menanti.

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih sangat muda, penyerahan DPA hari ini jangan hanya dimaknai secara seremonial semata, namun harus menjadi momentum untuk terus menjaga komitmen dalam meletakan dasar yang baik dan benar bagi proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Papua Tengah.

Penandatanganan Pakta Integritas

Bersamaan dengan penyerahan DPA juga dilakukan penandatanganan pakta integritas bagi pengguna anggaran di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Pakta integritas merupakan amanat dari peraturan Menpan RB RI Nomor 49 Tahun 2011, serta sebagai wujud pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Serta kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Melalui penandatanganan pakta integritas ini, Ribka haluk menekankan kepada semua kepala OPD untuk menjaga citra dan kredibilitas OPD.

Hal itu bisa dibuktikan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif, untuk mendorong peningkatan kinerja, sesuai kode etik dan pedoman perilaku menurut jabatan yang diemban.

Ribka Haluk juga mengajak seluruh kepala OPD untuk dapat memberikan contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas.

Hindarkan pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas,  proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan KKN serta tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan,” tandasnya. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

16 November 2026
KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

16 November 2026
Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

Kapolda Papua Tengah Minta Polisi, Jaksa, dan KPK Awasi Penggunaan Dana Otsus

16 November 2026
Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

16 November 2026
Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

16 November 2026
KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

16 November 2026

POPULER

  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    528 shares
    Bagikan 211 Tweet 132
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    524 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    516 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    562 shares
    Bagikan 225 Tweet 141
  • Freeport Latih Mama-Mama SP 12 Kembangkan Usaha Pangan Lokal

    511 shares
    Bagikan 204 Tweet 128
Next Post
Ronal Kambu, Caleg DPRD Mimika Dapil 1 mewakili Partai Hanura menyerahkan bantuan Sembako untuk warga korban kebakaran kios panjang di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Senin 5 Februari 2024. (Foto Ist/Koranpapua.id)

Kampanye Terakhir Hanura di Pomako, Gelar Aneka Lomba, Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran

Masyarakat Mimika Diajak Sukseskan Pemilu, Marianus: Pilihlah Caleg yang Benar-benar Pro Rakyat

Excavator Masuk Wilayah Tambang Emas Wakia, Lemasko Desak Polres Mimika Segera Bentuk Tim

Minta Keberpihakan Kursi Legislatif untuk OAP, MRP-PT Surati KPU Pusat dan Sampaikan Lima Point Penting

Minta Keberpihakan Kursi Legislatif untuk OAP, MRP-PT Surati KPU Pusat dan Sampaikan Lima Point Penting

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id