TIMIKA, Koranpapua.id- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia dalam implementasinya kurang dilaksanakan Badan Publik Pemerintah di Papua.
Padahal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kemendagri RI dan Pemerintah Daerah.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai dalam siaran persnya yang diterima Koranpapua.id, Selasa 26 September 2023 malam mengatakan, Permendagri ini dikeluarkan dengan maksud untuk meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berkualitas.
Serta memberikan kepastian atas hak masyarakat terhadap informasi publik yang dinginkan. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik pemerintah daerah sebagai salah satu badan publik di Papua, belum maksimal dilaksanakan.
Bahkan menurut Wilhelmus, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang merupakan ujung tombak dalam keterbukaan informasi public yang belum membentuk PPID sesuai perintah Permendagri Nomor 3 Tahun 2017.
Temuan ini berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev) setiap tahun yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Papua terhadap badan publik pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Papua.
“Ini menunjukkan bahwa ketaatan badan publik pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik di tanah Papua dianggap masih rendah,” tandas Wilhelmus.
Selain itu, komitmen pimpinan daerah terhadap keterbukaan informasi publik masih jauh dari harapan. Padahal terwujudnya keterbukaan informasi di seluruh badan publik, merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
Menurut Wilhelmus, seharusnya seluruh badan publik harus menunjukkan transparansi dan akuntablitas melalui keterbukaan informasi publik dan membuka partisipasi bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
“Kami juga menemukan bahwa Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Papua sebagai PPID utama di Provinsi Papua dalam mendorong keterbukaan informasi publik, kurang berperan dalam mengkoordinir PPID pembantu/pelaksana di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD),” ungkap Wilhelmus.
Selain itu, kata Wilhelmus menuturkan, dukungan anggaran untuk kerja-kerja PPID di Papua kurang mendapat perhatian dari atasan badan publik. Terkait hal ini, Wihelmus meminta kepada Kemendagri RI untuk mengeluarkan surat edaran kepada para gubernur dan bupati/wali kota agar Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 ini dapat dilaksanakan di tanah Papua.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua: Wilhelmus Pigai, Mobile: +62 822-4802-3355 dan Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Papua: Joel Betuel Agaki Wanda, Mobile: +62 852-5454-9070. (Redaksi)
