TIMIKA, Koranpapua.id- Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Kabupaten Mimika menggelar aksi demo damai di Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Kelurahan Kuala Kencana, Senin 15 Januari 2024.
Aksi demo damai yang dimulai pukul 08.30 WIT yang didominasi para ASN Orang Asli Papua (OAP) yang dinonjobkan beberapa bulan lalu oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
Dalam aksi ini mereka membentangkan sejumlah spanduk. Berikut beberapa tuntutan yang tertulis pada spanduk.
“Meminta kepada Mendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah untuk menonaktifkan Bupati Mimika Dr. Eltinus Omaleng, SH., MH dan Pj Sekda Robert Mayaut, ST., M.Si.”
“Galang Persatuan ASN bersama masyarakat melawan segala kebijakan fasis Bupati Mimika yang melanggar Peraturan Pemerintah dan Undang-undang ASN. Untuk itu kami minta kepada DPRD Kabupaten Mimika membentuk Pansus penataan birokrasi pemerintahan”.
“Roling jabatan secara membabibuta yang dilajukan oleh Bupati Mimika bapak Dr. Eltinus Omaleng, SE, MH yang diprakarsai sekelompok ASN untuk kepentingan pribadi, kelompok, nepotisme, kolusi dan politik berdampak kepada jenjang karir ASN dan berdampak besar terhadap pelayanan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dan tidak mengacu kepada UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, peraturan BKN Nomor: 12 Tahun 2022 tentang indek dan penilaian”
Implementasi norma, prosedur dan kriteria (NSPK) manajemen Aparatur Sipil Negara Permendagri nomor 73 tahun 2016 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan persetujuan tertulis untuk melakukan pergantian pejabat, dilingkungan Pemerintah Daerah PermenpanRB nomor 40 tahun 2018, tentang Pedoman Sistem Merit. Sehingga pelantikan yang dilakukan Bupati Mimika tidak sesuai dengan peraturan dan cacat prosedur”.
Selain membentangkan spanduk, mereka juga menyampaikan tujuh pernyataan sikap.
- Kami mendesak Mendagri melalui Dirjen Otda, Direktur Penataan Daerah Otsus dan Pj. Gubernur Papua Tengah untuk segera mengintervensi jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Mimika.
- Kami mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar segera memberikan sanksi administrasi sesuai dengan Perpres RI nomor 116 tahun 2022, yaitu dengan melakukan pemblokiran data kepegawaian dan layanan. Kepegawaian serta atas pengangkatan pemerintahan atau pemberhentian, sesuai yang menjadi kewenangan sesuai Peraturan BKN Nomor 12 tahun 2022.
- Kami mendesak kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Mendagri segera menyelesiakan roling berutal pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.
- Kami mendesak kepada Ombudsman RI kepada perwakilan Papua untuk segera melakukan investigasi secara menyeluruh atas dugaan maladministrasi. Pelanggaran atas pelantikan pejabat tinggi pratama ll, administrator dan pengawas di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.
- Kami mendesak Bupati Mimika membatalkan pelantikan yang dilakukan empat kali diakhir tahun 2023 karena merugikan Kabupaten Mimika.
- Kami mendesak Jania Basir, Ida Wahyuni, Jenny Usman dan Evert Hindom segera mundur dari jabatan.
- Kami mendesak aparatur penegak hukum Kejaksaan, Tipikor dan KPK untuk segera usut penggunaan keuangan sejak September 2023 di BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM.
Marselinus Mameyau dalam orasinya menyampaikan para ASN melakukan aksi demo damai tidak anarkis. Apabila ada yang melakukan anarkis menjadi tanggungjawab pribadi.
Di hadapan massa dan aparat kepolisian, Marsel menegaskan aksi demo baru dibubarkan apabila Bupati dan Gubernur datang menemui para ASN untuk menyelesaikan persoalan roling yang tabrak aturan. (Redaksi)
