TIMIKA, Koranpapua.id– Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 diperingati Pemerintah Kabupaten Mimika melalui upacara bendera yang dipusatkan di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) SP3, Senin 27 April 2026.
Bupati Mimika, Johannes Rettob (JR), bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan yang mengangkat tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita.”
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan Bupati JR menegaskan bahwa, peringatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen daerah untuk menghadirkan manfaat nyata.
“Otonomi daerah adalah instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” ujar Bupati.
Namun, setelah tiga dekade berjalan, tantangan mendasar masih mengemuka, program pusat dan daerah dinilai belum sepenuhnya selaras.
Kondisi ini dinilai memicu tumpang tindih kebijakan serta membuat dampak pembangunan belum optimal dirasakan masyarakat.
Tema peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal. Tanpa sinergi kuat antara pusat dan daerah, target pembangunan nasional sulit dicapai secara maksimal.
Pemerintah pun menekankan sejumlah langkah strategis, mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran.
Termasuk reformasi birokrasi berbasis hasil, hingga penguatan kemandirian fiskal dan kolaborasi antar daerah.
Reformasi birokrasi, menurutnya, harus bergeser dari sekadar penyerapan anggaran menjadi berorientasi pada hasil nyata.
Digitalisasi dan inovasi daerah juga didorong untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta mengurangi ketergantungan pada dana pusat dengan meningkatkan kemandirian fiskal.
Kerja sama lintas wilayah juga dinilai krusial dalam menyelesaikan persoalan strategis seperti transportasi, lingkungan, dan ekonomi.
Dalam pelayanan publik, perhatian difokuskan pada pemerataan akses layanan dasar, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.
Selain itu, daerah juga dituntut memperkuat ketahanan menghadapi krisis, mulai dari ekonomi, pangan, hingga dampak perubahan iklim.
Sejalan dengan arahan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, efisiensi anggaran menjadi penekanan utama.
“Kegiatan diharapkan dilaksanakan secara sederhana, efektif, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Menutup amanatnya, Bupati Johannes Rettob mengingatkan bawahnya agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat.
“Pastikan semua perencanaan dan penganggaran benar-benar untuk kebutuhan masyarakat, bukan semata kebutuhan pemerintah,” pungkasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
