TIMIKA, Koranpapua.id- Situasi keamanan di Tanah Papua dalam satu bulan terakhir kian fluktuatif, sehingga sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.
Terkait dengan situasi keamanan yang belum tahu kapan akan berakhir, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yorrys Raweyai meminta pemerintah tidak anggap remeh terhadap persoalan tersebut.
Yorrys memaparkan adanya perubahan peta konflik pasca-pemekaran wilayah Papua.
Saat Papua masih terdiri dari dua provinsi, titik konflik mayoritas terkonsentrasi di wilayah pegunungan yang mencakup delapan kabupaten, sementara wilayah seperti Papua Tengah relatif aman.
“Realita saat ini menunjukkan pergeseran yang mengkhawatirkan. Harapan awal bahwa pemekaran dapat memecah simpul kelompok-kelompok tertentu justru berbanding terbalik,” ujar Yorrys dalam keterangannya, Selasa 21 April 2026.
Menurut Senator asal Papua Tengah ini, kekuatan mereka malah mengkristal. Khususnya di Papua Tengah yang dulu aman, kini justru marak terjadi konflik.
Yorrys menilai penyelesaian masalah Papua memerlukan formula yang tepat dan konsisten. Selain isu keamanan, Yorrys juga menyoroti implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke.
“Kami menerima banyak laporan terkait rencana pemanfaatan lahan seluas 2 juta hektare di Merauke,” pungkasnya.
Dikatakan, masyarakat mempertanyakan status lahan tersebut yang awalnya adalah hutan, bukan tanah datar siap tanam.
Jika hutan ditebang, dampaknya harus diperhitungkan secara matang, karena menyangkut ekosistem dan masyarakat adat.
Sementara Anggota DPD asal Provinsi Papua Barat Filep Wamafma membeberkan konflik bersenjata antara KKB dan aparat TNI/Polri di Kabupaten Puncak yang kembali menelan korban jiwa pada 14 April 2026.
Kejadian tragis tersebut dilaporkan juga menyebabkan seorang anak di bawah lima tahun, serta tujuh orang lainnya mengalami luka berat.
“Dampak dari konflik ini juga memaksa ratusan warga untuk mengungsi ke berbagai wilayah sekitar,” ujarnya.
Filep menegaskan fenomena kekerasan yang terus berulang ini merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh.
Selain terjadi di beberapa provinsi di Tanah Papua, wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah menjadi daerah dengan dampak yang sangat memprihatinkan.
“Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, akses pendidikan, serta layanan kesehatan. Tidak sedikit dari mereka hidup dalam kondisi yang jauh dari standar kemanusiaan yang layak,” ungkapnya.
Sebagian besar pengungsi belum mendapatkan perhatian optimal, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Selain faktor keamanan, Filep juga menyoroti fakta kemiskinan di Tanah Papua yang masih menjadi persoalan serius.
Berdasarkan data nasional, Tanah Papua secara konsisten berada dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. (Redaksi)
