TIMIKA, Koranpapua.id- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, tidak perlu risau terkait dampak dari pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.
Bupati Mimika, Johannes Rettob (JR) mengatakan bahwa, saat ini kondisi keuangan daerah masih mencukupi untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai, termasuk PPPK.
“Sampai saat ini kita belum ada keputusan apa-apa soal PPPK. Bahkan baru-baru ini kita baru serahkan SK termasuk PPPK Paruh Waktu,” ujar Bupati Johannes kepada awak media, Senin 30 Maret 2026.
Dikatakan Bupati bahwa, upah PPPK dibiayai melalui APBD Kabupaten Mimika. Dengan memperhitungkan kondisi keuangan daerah yang masih mencukupi, maka Pemkab Mimika belum ada rencana untuk memberhentikan PPPK seperti yang dilakukan di daerah lain.
Bupati mengakui bahwa PPPK bisa diberhentikan, apabila bekerja tidak maksimal termasuk minimnya integritas dan disiplin kerja.
“Kalau yang terjadi di tempat lain itu dikarenakan Pemdanya tidak bisa bayar, berbeda dengan kita di sini (Pemda Mimika-Red),” jelas Bupati.
Seperti diketahui, dengan diberlakukannya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Pemda wajib membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
Aturan ini mencangkup gaji dan tunjangan ASN, yang harus dipenuhi paling lambat tahun 2027 melalui penyesuaian bertahap, tidak termasuk tunjungan guru yang bersumbersumber dari dana Transfer ke Daerah (TKD). (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
