TIMIKA, Koranpapua.id- Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) dan lembaga masyarakat di Kabupaten Mimika, Papua Tengah menggelar deklarasi damai, sekaligus menyampaikan aspirasi terkait isu nasional maupun daerah.
Deklarasi yang berlangsung di aula pertemuan Gedung DPRD Mimika, Selasa 2 September 2025, dihadiri oleh PMKRI Cabang Timika, GMNI Cabang Timika, GMKI Cabang Timika, DPD KNPI Mimika.
Pemuda Katolik Komisariat Timika, GAMKI Mimika, Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA), Aliansi Pemuda Kei Mimika, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah, serta Peradi Cabang Timika.
Dalam deklarasi itu, para pemuda Mimika menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia harus menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di muka umum.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Atas dasar itu, pemuda Mimika bersatu menyatakan sejumlah poin sikap dan tuntutan, antara lain menolak kenaikan gaji dan tunjangan perumahan anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Menolak kenaikan pajak dalam bentuk apapun yang membebani rakyat.
Mendesak reformasi menyeluruh di tubuh TNI-Polri dari pusat hingga daerah.
Mengusut tuntas kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap massa aksi di Indonesia.
Mendesak pemerintah pusat dan Komnas HAM segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua.
Menolak segala bentuk kekerasan aparat TNI-Polri terhadap masyarakat Papua.
Mereka juga meminta TNI-Polri mengedepankan pendekatan persuasif dan preventif dalam pengamanan aksi unjuk rasa.
Menolak pemindahan tahanan politik Papua keluar dari tanah Papua.
Para pemuda juga meminta DPRK Mimika mengusut kasus BBM ilegal dan tambang emas ilegal di Distrik Mimika Barat Tengah.
Serta memanggil PT Freeport Indonesia dan perusahaan swasta lainnya untuk transparan terkait jumlah pekerja OAP serta memprioritaskan perekrutan pencari kerja asli Papua.
Tidak hanya itu mereka mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian di Kabupaten Mimika.
Menolak segala bentuk provokasi yang mengganggu keamanan dan ketertiban, sekaligus mendukung penuh program pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Primus Natekpereyau, Ketua DPRK Kabupaten Mimika, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.
“Untuk usulan yang berkaitan dengan DPRD Mimika, kami akan bahas dan evaluasi kembali. Sementara aspirasi yang berkaitan dengan DPR RI akan kami teruskan ke Jakarta untuk ditindaklanjuti,” kata Primus.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para OKP yang hadir karena tetap menjaga kedamaian dan persatuan di Kabupaten Mimika.
“Ini hal yang luar biasa. Aspirasi yang disampaikan sangat penting, baik terkait isu nasional seperti penolakan kenaikan pajak maupun tunjangan DPR, maupun isu daerah. Kami akan meneruskan dan mengawal sesuai kewenangan kami,” pungkasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
