JAKARTA, Koranpapua.id- Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI selama sepuluh tahun telah mengucurkan dana Otonomi Khusus (Otsus) ke Papua.
Dana yang digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang juga diberikan kepada Provinci Aceh itu, kini menjadi pertanyaan Presiden Prabowo.
Sri Mulyani Idrawati, Menteri Keuangan RI mengatakan, Presiden Prabowo sering menanyakan tentang hasil dari dana Otsus tersebut, karena meski setiap tahun dikucurkan, namun tidak ada hasil nyata bagi masyarakat.
“Karena concern dan perhatian mengenai otonomi khusus, itu bapak Presiden berkali-kali menanyakan hasilnya apa dari Otsus ini. Sesudah lebih dari 10 tahun apakah nggak ada evaluasi, “kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan DPD RI secara virtual, Selasa 2 September 2025.
Menurut Sri Mulyani, terkait penyaluran dan pemanfaatan dana Otsus ini perlu dilakukan evaluasi.
Salah satunya yakni, mulai tahun 2026 dana Otsus hanya difokuskan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Ini bertujuan agar akses pendidikan dan kesehatan bagi warga di wilayah tersebut bisa tepat sasaran dan bermanfaat.
Dikatakan, tahun depan besaran dana Otsus dianggarkan sebesar Rp 13,11 triliun. Nilai ini jika dibandingkan dengan tahun 2025 Rp 17,52 triliun berarti mengalami penurunan.
Ditegaskan juga bahwa, untuk pembangunan fisik seperti jembatan dan jalan tidak akan dibayarkan penuh dari Dana Otsus.
Pembangunan fisik ini akan dialokasikan sebagian dari Dana Otsus atau Dana Alokasi Umum (DAU), serta dikombinasikan dengan belanja K/L.
“Untuk 2026 Dana Otsus yang Rp13,1 triliun itu tidak termasuk yang akan diefisienkan,” pungkasnya. (Redaksi)
