TIMIKA, Koranpapua.id- Sejumlah pegawai Kantor Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika melakukan pemalangan kantor tempat mereka bekerja, Senin 11 Agustus 2025 pagi.
Aksi ini dipicu oleh keberatan terhadap pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala Distrik Mimika Timur, Bakri Attariq, menjelaskan bahwa Perbup tersebut mengatur pemotongan TPP sebesar 1 persen bagi ASN yang tidak mengikuti apel, dan 3 persen bagi yang absen kerja tanpa keterangan.
“Saya hanya melaksanakan aturan. Ada pegawai yang tidak masuk kantor berbulan-bulan. Sebelum sanksi diberlakukan, saya sudah melakukan pemanggilan resmi, namun tidak diindahkan,” kata Bakri kemarin sore.
Ia menegaskan pemotongan TPP masih pada tahap ringan dan dapat dikembalikan jika pegawai menunjukkan komitmen untuk memperbaiki disiplin.
Menurut Bakri, dari total 10 pegawai, hanya dua orang yang melakukan protes dan mengajak pihak luar ikut dalam aksi tersebut.
“Upaya mediasi sempat dilakukan oleh pihak pemerintah melalui Tapen, namun kedua pegawai bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati atau Wakil Bupati,” jelasnya.
Meski sempat terkunci, Bakri memutuskan membuka paksa gembok palang kantor agar pelayanan publik tetap berjalan.
Ia juga membantah tuduhan melakukan kekerasan terhadap pegawai. Dan menegaskan bahwa tindakannya murni penegakan disiplin pegawai.
“Ini baru sanksi ringan. Kalau pelanggaran berlanjut, ada tahapan sanksi lain, mulai dari penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian,” tegasnya.
Informasi terakhir, palang kantor sudah dibuka dan aktivitas pelayanan masyarakat di Distrik Mimika Timur kembali berjalan normal. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marten LL Moru
