NABIRE, Koranpapua.id– Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah Provinsi Papua Tengah, semakin memprihatinkan.
Kondisi ini menjadi salah satu penyebab tingginya kabut asap yang terjadi beberapa hari terakhir. Bahkan kabut asap sudah terlihat nyata berada di wilayah Nabire.
Menghadapi situasi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, menggelar rapat membahas proses penanganan Karhutla, termasuk kekuatan instansi teknis menghadapi peristiwa ini, Jumat 21 Agustus 2026.
Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang hadir dalam rapat tersebut yakni, Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Polri, RRI, dan BMKG.
Berdasarkan analisis situasi dan identifikasi risiko dari BMKG dan BNPB, sejumlah titik api (hotspots) telah teridentifikasi di Kabupaten Nabire dan beberapa kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Papua Tengah.
Berdasarkan analisis klimatologi, periode Agustus hingga September merupakan fase puncak musim kemarau, di mana risiko eskalasi kebakaran berada pada tingkat tertinggi.
Pemerintah menekankan, identifikasi persoalan yang dilakukan hari ini merupakan langkah krusial untuk memastikan tindakan preventif yang presisi sebelum dampak lingkungan meluas.
Strategi mobilisasi armada dan inovasi lapangan menghadapi keterbatasan sarana prasarana, pemerintah menerapkan strategi taktis melalui optimalisasi armada yang tersedia.
Saat ini, kekuatan pemadaman mengandalkan enam unit mobil pemadam kebakaran gabungan (provinsi dan Kabupaten Nabire).
Ditambah dua unit armada kepolisian yang telah dimodifikasi secara teknis untuk mendukung operasi penyiraman di lapangan.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Papua Tengah, Silwanus Soemoele menegaskan, transparansi pemerintah terkait kondisi logistik saat ini.
“Memang masih ada kekurangan-kekurangan, tapi itulah posisi kami per hari ini,” ujar Silwanus seperti dikutip, Sabtu 22 Agustus 2026.
Sebagai langkah solutif, kata Silwanus, pemerintah membuka ruang kolaborasi bagi masyarakat yang memiliki armada tangki air pribadi untuk memperkuat suplai air bagi mobil-mobil pemadam.
Menurut Silwanus, langkah inklusif ini diharapkan mampu menjangkau lokasi-lokasi bermasalah yang sulit diakses oleh armada standar.
“Mitigasi risiko dan protokol keselamatan masyarakat Pemprov Papua Tengah menginstruksikan seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi protokol pencegahan guna menekan munculnya titik api baru,” jelas Silwanus.
Untuk itu, kata Silwanus, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok di area yang mudah terbakar.
Melakukan upaya pemadaman mandiri pada titik api kecil selama masih aman dilakukan. Juga segera melapor ke posko darurat jika api tak mampu dikendalikan. (Redaksi)
