TIMIKA, Koranpapua.id – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menyatakan kesiapan membahas persoalan transportasi Mimika bersama pemerintah daerah. Keterbatasan akses masih menyulitkan perjalanan masyarakat pesisir dan pegunungan serta pengangkutan hasil usaha menuju pasar di Timika.
Ketua Pengurus YPMAK, Leonardus Tumuka, mengatakan akses transportasi laut dan udara membutuhkan perhatian bersama. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sebagai mitra strategis pemerintah siap duduk bersama dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama membahas dan mencarikan solusi masalah transportasi yang saat ini dialami masyarakat,” ujar Leonardus di Timika, Senin.
YPMAK, selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, berharap pembahasan bersama dapat menghasilkan langkah konkret sesuai kebutuhan warga.
Dorong Transportasi Terjadwal untuk Warga
Leonardus menjelaskan, pendangkalan perairan menjadi salah satu persoalan transportasi di pesisir Mimika. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi di wilayah timur maupun barat.
Selain pendangkalan, perubahan cuaca turut meningkatkan risiko perjalanan masyarakat melalui jalur laut.
“Jadi ketika masyarakat memilih melalui jalur laut itu juga sangat berbahaya, karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan sangat membahayakan masyarakat,” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah, YPMAK, dan pemangku kepentingan lainnya perlu memperkuat koordinasi untuk mencari solusi. Penanganan bersama akan membantu menyesuaikan layanan transportasi dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat.
Leonardus berharap layanan transportasi dapat beroperasi lebih teratur dan terjadwal. Dengan demikian, warga memiliki kepastian untuk bepergian sekaligus membawa hasil tangkapan ikan dan kebun ke Timika.
“Akses transportasi di sini terutama mobilisasi masyarakat sendiri untuk pergi atau pulang, kalau bisa dalam seminggu ini secara intensif dilakukan setiap waktu. Ini juga membantu mobilisasi hasil tangkapan, hasil kebun langsung ke kota,” ujarnya.
Akses Pegunungan Juga Perlu Perhatian
Leonardus menegaskan, pembahasan transportasi Mimika harus menjangkau kebutuhan masyarakat pegunungan. Warga di wilayah tersebut juga menghadapi kendala perjalanan dan pemasaran hasil pertanian.
Karena itu, ia menilai penyediaan akses transportasi dalam jangka pendek penting untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Pada saat yang sama, pemerintah dan mitra perlu menyiapkan rencana konektivitas jangka panjang.
Selain transportasi laut dan udara, Leonardus mendorong pembahasan konektivitas darat yang menjangkau Mimika Barat Jauh hingga Mimika Timur Jauh.
Menurutnya, perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi geografis, perubahan bentang alam, serta kebutuhan setiap wilayah. Ia berharap akses yang lebih baik dapat mengurangi keterisolasian kampung dan mendukung kegiatan ekonomi warga.
Usulkan Kajian Penanganan Pendangkalan
Leonardus juga mengusulkan kajian bersama mengenai penanganan pendangkalan dan pemanfaatan material pasir. Salah satu gagasannya mencakup kemungkinan pemindahan material ke daerah yang membutuhkan, seperti Merauke dan Asmat.
Namun, ia menekankan perlunya kajian lebih lanjut sebelum pihak terkait menentukan langkah. Kajian tersebut perlu memperhitungkan aspek teknis, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat.
“Ini memang kita perlu bicara bersama sampai tuntas, lalu jangka panjang seperti apa,” katanya.
Leonardus berharap pembahasan bersama Pemkab Mimika dapat menghasilkan solusi untuk kebutuhan transportasi dalam waktu dekat sekaligus arah pembangunan jangka panjang.
Melalui akses yang aman dan memadai, ia berharap masyarakat pesisir dan pegunungan semakin mudah bepergian, memasarkan hasil usaha, serta mengembangkan ekonomi kampung.(**)
Penulis: Ril Minggu
Editor : Marthen L L Moru
