ADVERTISEMENT
Selasa, November 17, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Ekonomi

Deputi LKPP: Pengadaan di Papua Harus Berdampak bagi Masyarakat

“Anggaran harus menjadi pengadaan yang berkualitas, kemudian menghasilkan infrastruktur dan pelayanan yang memadai sehingga memberikan nilai bagi publik,” kata Suharti.

23 September 2026
0
Deputi LKPP: Pengadaan di Papua Harus Berdampak bagi Masyarakat

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI, Suharti, menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa se-Tanah Papua di Kabupaten Mimika, Rabu 23 September 2026. (foto: Ril/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta pengadaan pemerintah di Tanah Papua tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi harus menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung masyarakat.

Pesan itu disampaikan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI, Suharti, dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa se-Tanah Papua 2026 yang digelar di Kabupaten Mimika, Rabu 23 September 2026.

Suharti mengatakan, setiap anggaran pemerintah harus diterjemahkan menjadi pengadaan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Anggaran harus menjadi pengadaan yang berkualitas, kemudian menghasilkan infrastruktur dan pelayanan yang memadai sehingga memberikan nilai bagi publik,” kata Suharti.

Baca Juga

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

Kapolda Papua Tengah Minta Polisi, Jaksa, dan KPK Awasi Penggunaan Dana Otsus

Menurut dia, karakteristik Papua yang memiliki wilayah luas, konektivitas antarwilayah yang belum merata, biaya logistik tinggi, serta kapasitas sumber daya manusia dan pasar lokal yang beragam membutuhkan pola pengadaan yang adaptif.

Regulasi khusus untuk Papua, kata Suharti, perlu dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan. Salah satunya dengan memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal dan UMKM dalam pengadaan pemerintah.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, unit kerja pengadaan barang dan jasa, Bappeda, pelaku usaha, UMKM, komunitas lokal, hingga masyarakat penerima manfaat.

“Cara kerja kita tidak bisa biasa-biasa saja. Kita harus memiliki tata kelola yang baik dan kolaboratif,” ujarnya.

Suharti mengingatkan agar rakor tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar menghasilkan deklarasi. Kesepakatan yang dibuat harus diterjemahkan ke dalam rencana aksi yang jelas, terukur, dan dapat dipantau.

“Jangan sampai hanya deklarasi menjadi dokumen seremonial. Mari wujudkan aksi nyata yang terukur, terpantau dan berdampak,” tegasnya. (*)

Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

16 November 2026
KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

16 November 2026
Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

Kapolda Papua Tengah Minta Polisi, Jaksa, dan KPK Awasi Penggunaan Dana Otsus

16 November 2026
Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

16 November 2026
Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

16 November 2026
KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

16 November 2026

POPULER

  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    528 shares
    Bagikan 211 Tweet 132
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    524 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    516 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    562 shares
    Bagikan 225 Tweet 141
  • Freeport Latih Mama-Mama SP 12 Kembangkan Usaha Pangan Lokal

    511 shares
    Bagikan 204 Tweet 128
Next Post
“Rumah Nyabu” di Timika Digerebek, Polisi Sita Sabu dan Uang Rp4,45 Juta

“Rumah Nyabu” di Timika Digerebek, Polisi Sita Sabu dan Uang Rp4,45 Juta

Beras Bantuan di Mimika Baru Tak Dibagi Rata, Ini Penjelasan Merlyn

Beras Bantuan di Mimika Baru Tak Dibagi Rata, Ini Penjelasan Merlyn

Polisi Tangkap Tersangka Penembakan Konsultan BPKAD di Yahukimo

Polisi Tangkap Tersangka Penembakan Konsultan BPKAD di Yahukimo

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id