TIMIKA, Koranpapua.id – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mimika 2024 senilai Rp221,6 miliar ditandatangani pada 10 November 2023, saat Eltinus Omaleng kembali aktif menjabat sebagai Bupati Mimika.
Penandatanganan NPHD tersebut kini menjadi perhatian seiring penelusuran aparat penegak hukum terhadap dugaan penyimpangan dana hibah, khususnya anggaran yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika.
Berdasarkan dokumen dan informasi yang dihimpun, penandatanganan NPHD berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Timika, Jumat 10 November 2026.
Total dana hibah yang disepakati untuk empat instansi penyelenggara dan pengamanan Pilkada mencapai Rp221.647.997.277.
Dari jumlah tersebut, KPU Mimika memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp140.910.206.500. Bawaslu Mimika menerima Rp36.404.970.777, Polres Mimika Rp27.453.270.000, sedangkan Kodim 1710/Mimika memperoleh Rp16.879.550.000.
Penandatanganan NPHD itu berlangsung sekitar dua bulan setelah Eltinus kembali menjalankan tugas sebagai Bupati Mimika.
Sebelumnya, Eltinus dinonaktifkan dari jabatannya karena menjalani proses hukum dalam perkara korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. Selama masa penonaktifan tersebut, Johannes Rettob menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika sejak September 2022 hingga Juni 2023.
Eltinus kembali diaktifkan sebagai Bupati Mimika pada 4 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023. Dengan keputusan itu, ia kembali menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah.
Sementara itu, Johannes Rettob baru kembali aktif menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati Mimika pada 16 November 2023. Dengan demikian, penandatanganan NPHD pada 10 November 2023 berlangsung enam hari sebelum Johannes kembali aktif dalam jabatannya.
Perubahan kepemimpinan kembali terjadi setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 24 April 2024 dalam perkara korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.
Melalui putusan tersebut, Eltinus dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp200 juta.
Sebagai tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan SK Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 tertanggal 20 Mei 2024 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Eltinus Omaleng dari jabatan Bupati Mimika.
Johannes Rettob kemudian kembali menjalankan tugas dan kewenangan Bupati Mimika. Secara hukum, penugasan tersebut berlaku sejak 24 April 2024, sedangkan penyerahan SK kepada Pemerintah Kabupaten Mimika baru dilaksanakan pada 27 Mei 2024.
Penyerahan keputusan dilakukan oleh Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Ukkas, kepada Pj Sekda Mimika, Ida Wahyuni, di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.
Dalam perkembangan berikutnya, Eltinus Omaleng dinyatakan bebas pada 23 Februari 2025 setelah menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Timika.
Pada 25 Maret 2025, Johannes Rettob resmi dilantik sebagai Bupati Mimika periode 2025–2030 bersama Emanuel Kemong sebagai Wakil Bupati.
Di tengah perubahan kepemimpinan tersebut, penelusuran dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada 2024 menjadi perhatian, terutama terkait pengelolaan alokasi Rp140,9 miliar untuk KPU Mimika.
Aspek yang perlu ditelusuri meliputi proses perencanaan anggaran, pencairan, realisasi penggunaan dana, hingga laporan pertanggungjawaban masing-masing penerima hibah.
Kejelasan mengenai mekanisme pengawasan dan kesesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukannya juga menjadi bagian penting dalam penelusuran tersebut.
Dengan nilai hibah mencapai Rp221,6 miliar, seluruh penerima dana memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai ketentuan. Dugaan penyimpangan yang sedang ditelusuri pun perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan proses hukum. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru







