TIMIKA, Koranpapua.id – Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, memaparkan sejumlah langkah Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menjaga kerukunan masyarakat di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, dialog antarumat beragama, serta pelibatan masyarakat.
Hal itu disampaikan Yamin saat menjadi pembicara dalam Sesi IV – Pleno 2 Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah Senin 16 November 2026.
Dalam pemaparannya yang mengangkat tema “Dari Kota Seribu Sungai untuk Indonesia: Merawat Keberagaman, Memperkuat Persaudaraan, Mewujudkan Kota Maju dan Sejahtera”, Yamin mengatakan, pembangunan daerah membutuhkan kebersamaan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Menurut dia, keberagaman yang dimiliki Banjarmasin, dengan masyarakat dari berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya, merupakan kekayaan sosial yang perlu dijaga melalui sikap saling menghormati dan interaksi positif dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Banjarmasin adalah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 sebagai landasan dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang toleran.
Yamin menegaskan, toleransi tidak cukup hanya disampaikan melalui slogan atau kegiatan seremonial. Pemerintah harus menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan tindakan nyata, termasuk menjamin hak serta kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemkot Banjarmasin memperkuat kerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), forum pembauran kebangsaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan akademisi.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan, dialog antarumat beragama, penyebaran informasi positif, serta kegiatan bersama lintas budaya untuk mencegah prasangka dan mempererat hubungan antarkelompok masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Yamin mengajak pemerintah daerah di Indonesia memperluas kerja sama melalui dialog dan pertukaran pengalaman dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kehidupan masyarakat inklusif.
Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda dalam menjaga keberagaman. Karena itu, pengalaman dan praktik baik yang diterapkan suatu daerah dapat menjadi referensi bagi daerah lain.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperbanyak ruang interaksi lintas agama dan budaya, menyediakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan seluruh kelompok masyarakat, serta memastikan pelayanan publik diberikan secara adil dan setara.
Selain itu, program penguatan toleransi perlu dilengkapi indikator keberhasilan yang jelas agar setiap kegiatan dialog, koordinasi, dan kerja sama dapat menghasilkan program yang terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Partisipasi Wali Kota Banjarmasin dalam KKT II Tahun 2026 di Mimika menjadi bagian dari forum pertukaran pengalaman antardaerah dalam membahas strategi menjaga kerukunan dan memperkuat toleransi di Indonesia. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor: Marthen LL Moru







