TIMIKA, Koranpapua.id- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika, Iwan Anwar, menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun.
Menurutnya, besarnya SILPA mencerminkan masih lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program sehingga anggaran belum sepenuhnya memberi manfaat bagi masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Iwan saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 di DPRK Mimika, Rabu 29 Juli 2026.
Di awal penyampaiannya, Fraksi Golkar mengapresiasi Pemkab Mimika yang merealisasikan pendapatan daerah sebesar 98,23 persen dari target serta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, menurut Iwan, capaian tersebut tidak boleh menutupi persoalan pengelolaan anggaran.
Ia mengatakan realisasi belanja yang belum optimal menyebabkan SILPA meningkat sekitar 68,79 persen dibanding tahun sebelumnya hingga mencapai Rp1,1 triliun.
“Angka SILPA sebesar Rp1,1 triliun merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian bersama karena menunjukkan masih adanya program dan kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal,” kata Iwan.
Fraksi Golkar meminta pemerintah menjelaskan penyebab tingginya SILPA, apakah dipengaruhi lemahnya perencanaan, keterlambatan pengadaan, atau kendala lain.
Pemerintah juga diminta memaparkan program yang tidak terealisasi, OPD penyumbang SILPA terbesar, serta strategi pemanfaatan SILPA agar dapat diarahkan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Golkar mempertanyakan besarnya selisih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah yang dinilai menunjukkan masih adanya anggaran yang gagal dikonversi menjadi pelayanan publik dan pembangunan.
Fraksi Golkar juga menyoroti sejumlah temuan BPK, di antaranya kekurangan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu ke kas daerah, pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan, serta kelebihan pembayaran pada sejumlah pekerjaan fisik.
“Kami meminta pemerintah menjelaskan apakah seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti secara komprehensif sesuai rekomendasi BPK,” ujarnya.
Iwan menegaskan seluruh rekomendasi BPK harus segera ditindaklanjuti melalui perbaikan tata kelola keuangan, penguatan sistem pengendalian internal, pengembalian kerugian daerah bila ada, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari tingginya pendapatan daerah atau raihan opini WTP, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“APBD harus mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif. Anggaran yang besar tidak boleh berakhir menjadi SILPA yang terus meningkat setiap tahun,” tegasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
