ADVERTISEMENT
Sabtu, November 21, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Headline

DPP IAPI Ingatkan PPK dan PPTK Mimika: Salah Prosedur Pengadaan Bisa Berujung Pidana

“Prinsip pengadaan itu harus efektif dan efisien. Kalau kebutuhan bisa terpenuhi dengan harga Rp1 juta, tidak perlu membeli yang Rp1,5 juta atau Rp2 juta”.

7 Juli 2026
0
DPP IAPI Ingatkan PPK dan PPTK Mimika: Salah Prosedur Pengadaan Bisa Berujung Pidana

Anggota Dewan Pengurus Pusat Pengadaan Indonesia, (DPP IAPI), Mustofa, selaku Narasumber Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Bagi Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. (foto: Hayun Nuhuyanan/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id– Kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi salah satu celah yang dapat menyeret pejabat ke persoalan hukum.

Karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diminta memahami aturan secara detail agar setiap tahapan pengadaan berjalan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan narasumber dari Dewan Pengurus Pusat Pengadaan Indonesia (DPP IAPI), Mustofa, dalam kegiatan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa bagi jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika di salah satu hotel di Timika, Selasa 7 Juli 2026.

Mustofa mengatakan, banyak kasus hukum dalam pengadaan bukan hanya disebabkan adanya niat korupsi, tetapi juga karena kesalahan dalam menjalankan prosedur yang tidak sesuai ketentuan.

Baca Juga

Satgas Pasgat Berbagi Perlengkapan Belajar dengan Anak-anak di Sentani

MRP Papua Tengah Soroti Tingginya HIV/AIDS dan Kekerasan Anak di Mimika

“Pengadaan itu walaupun tidak korupsi, bisa dipenjara juga. Banyak yang tidak punya niat jahat, tetapi tidak sadar bahwa harga yang ditetapkan itu menguntungkan pihak lain,” ujar Mustofa.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang sering ditemukan adalah proses negosiasi harga dalam e-purchasing yang tidak dilakukan berdasarkan survei pasar.

“Melakukan e-purchasing wajib negosiasi. Negosiasinya bukan berdasarkan feeling, tetapi harus berdasarkan survei harga di luar katalog. Karena harga yang tampil di katalog elektronik itu merupakan harga eceran tertinggi,” katanya.

Menurut dia, harga yang tercantum dalam katalog elektronik tidak bisa langsung dijadikan dasar tanpa pembanding. Pejabat pengadaan harus memastikan harga yang diperoleh benar-benar sesuai kondisi pasar.

Mustofa juga menyoroti potensi penggelembungan harga atau mark up dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

“Misalnya hasil survei harga Rp1 juta, tetapi pagu anggarannya Rp1,5 juta. Banyak yang membuat HPS Rp1,5 juta. Padahal kalau surveinya Rp1 juta, HPS harus berdasarkan harga tersebut, bukan mengikuti pagu,” jelasnya.

Ia menegaskan, penyusunan spesifikasi barang juga harus berangkat dari kebutuhan, bukan keinginan pengguna.

“Kalau spesifikasi ditetapkan berdasarkan keinginan, barang yang dibeli bisa menjadi mahal. Prinsip pengadaan itu harus efektif dan efisien. Kalau kebutuhan bisa terpenuhi dengan harga Rp1 juta, tidak perlu membeli yang Rp1,5 juta atau Rp2 juta,” ujarnya.

Selain persoalan harga, Mustofa mengingatkan agar pejabat pengadaan memastikan barang atau jasa yang diterima benar-benar sesuai spesifikasi, termasuk memperhatikan waktu pelaksanaan kontrak.

“Barang yang diserahterimakan harus sesuai spesifikasi. Kalau pekerjaan terlambat dari kontrak tetapi tidak dikenakan denda, itu juga berpotensi merugikan keuangan negara,” katanya.

Mustofa menambahkan, PPK yang tidak memiliki kemampuan teknis tertentu harus melibatkan tim ahli agar keputusan yang diambil tidak menyalahi aturan.

“Kalau PPK tidak paham keteknisan, harus menetapkan tim teknis dari orang yang ahli di bidangnya. Kemudian ada tim pendukung untuk membantu administrasi, keuangan, penyusunan dokumen, dan proses lainnya,” pungkasnya. (*)

Penulis: Hayun Nuhuyanan

Editor: Marthen LL Moru

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Satgas Pasgat Berbagi Perlengkapan Belajar dengan Anak-anak di Sentani

Satgas Pasgat Berbagi Perlengkapan Belajar dengan Anak-anak di Sentani

20 November 2026
MRP Papua Tengah Soroti Tingginya HIV/AIDS dan Kekerasan Anak di Mimika

MRP Papua Tengah Soroti Tingginya HIV/AIDS dan Kekerasan Anak di Mimika

20 November 2026
Dinkes Mimika Raih Penghargaan Skrining Bayi Baru Lahir

Dinkes Mimika Raih Penghargaan Skrining Bayi Baru Lahir

20 November 2026
Suasana pemeriksaan Hb dan pemberian tablet tambah darah sebagai rangkaian kegiatan Germas Aksi bergizi di SMAN 7. (foto: Ril/koranpapua.id)

Cegah Stunting sejak Remaja, Dinkes Mimika Edukasi SMAN 7

20 November 2026
Dinkes Mimika Kampanyekan Bahaya Rokok dan Aksi Bergizi di SMAN 7

Dinkes Mimika Kampanyekan Bahaya Rokok dan Aksi Bergizi di SMAN 7

20 November 2026
Timika Kirim 409 Ton Kernel Sawit ke Jawa Timur

Timika Kirim 409 Ton Kernel Sawit ke Jawa Timur

20 November 2026

POPULER

  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    536 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    533 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    532 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    521 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    520 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Karantina Gagalkan Pengiriman Dua Ular Sanca Hijau dari Timika

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

    517 shares
    Bagikan 207 Tweet 129
Next Post
Konflik Bersenjata di Papua: Aliansi Mahasiswa Papua-Jember Layangkan Sepuluh Poin Pernyataan Sikap

Konflik Bersenjata di Papua: Aliansi Mahasiswa Papua-Jember Layangkan Sepuluh Poin Pernyataan Sikap

Pengurus DPC PWKI Mimika Resmi Dilantik, Siap Perkuat Peran Perempuan Kristen dalam Pembangunan Daerah

Pengurus DPC PWKI Mimika Resmi Dilantik, Siap Perkuat Peran Perempuan Kristen dalam Pembangunan Daerah

Penembakan Perempuan Hamil di Intan Jaya Harus Diusut Tuntas, Komnas Perempuan: Ini Tragedi Kemanusiaan

Penembakan Perempuan Hamil di Intan Jaya Harus Diusut Tuntas, Komnas Perempuan: Ini Tragedi Kemanusiaan

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id