JAYAPURA, Koranpapua.id– Jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Papua, kini memasuki kategori darurat. Pasalnya hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 25.678 kasus yang ada di wilayah itu.
Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan cerminan perjuangan individu, keluarga, dan masa depan masyarakat Papua.
Untuk menekan penularan kasus penyakit ini, maka seluruh elemen masyarakat diharapkan untuk memperkuat kolaborasi dalam melindungi generasi muda Papua dari ancaman HIV/AIDS, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba.
Ajakan itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, Ra’fatul Mulkiyah Matius Fakhiri, pada sosialisasi bertajuk “Bersama Cegah, Bersama Lindungi: Generasi Bebas HIV/AIDS, Anti Kekerasan, dan Anti Narkoba”.
Kegiatan sosialisasi itu digelar dalam rangka Dies Natalis ke-21 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura pada 25 Juni 2026.
“Yang sedang kita hadapi bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi ancaman terhadap produktivitas, kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya seperti dilansir, Sabtu 28 Juni 2026.
Istri Gubernur Papua itu juga menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Tetapi juga dari kualitas manusianya, termasuk kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta ketahanan keluarga.
Ra’fatul juga menyoroti tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja di Papua.
Sebagian besar korban berada pada kelompok usia 13 hingga 17 tahun, usia yang seharusnya menjadi masa membangun cita-cita dan masa depan.
“Tidak boleh ada anak Papua yang kehilangan masa depannya karena kekerasan. Tidak boleh ada generasi muda Papua yang kehilangan harapannya karena Narkoba, dan tidak boleh ada keluarga Papua yang berjuang sendirian menghadapi HIV/AIDS,” tegasnya.
Menurutnya, keluarga harus menjadi pusat strategi pembangunan manusia. Karena itu, gerakan PKK terus didorong sebagai gerakan pembangunan berbasis keluarga untuk menciptakan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Ia juga mengajak perguruan tinggi, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, media, dunia usaha, dan keluarga untuk membangun gerakan bersama dalam melindungi generasi muda Papua.
“Papua sedang memasuki fase penting pembangunan SDM. Bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila generasi mudanya sehat, berpendidikan, produktif, bebas Narkoba, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan,” katanya.
Melalui momentum Dies Natalis ke-21 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih, Pemerintah Provinsi Papua berharap lahir gerakan intelektual dan gerakan sosial yang lebih besar guna mewujudkan Papua Cerah, yakni Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni. (Redaksi)
