TIMIKA, Koranpapua.id – Sebanyak 132 dari 133 kampung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, telah mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama tahun anggaran 2026.
Sementara Kampung Meekurima, Distrik Kwamki Narama, belum dapat mencairkan anggaran karena situasi keamanan di wilayah tersebut belum kondusif.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat (DPMKA) Mimika, Bakry Atorik, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan kepala kampung agar proses pencairan segera dilakukan.
Namun, kondisi keamanan menjadi kendala utama. Pemerintah daerah tidak ingin memaksakan proses pencairan jika berisiko terhadap keselamatan aparat kampung.
“Yang satu belum melakukan pencairan karena situasi keamanannya belum kondusif sampai sekarang. Kami juga menjaga keselamatan aparat kampung itu sendiri,” kata Bakry, Senin 9 November 2026.
DPMKA Proses Pencairan Tahap Berikutnya
Bakry menjelaskan, pemerintah daerah saat ini memproses penyaluran anggaran tahap berikutnya bagi 132 kampung yang telah mencairkan tahap pertama.
Untuk ADD, penyaluran dilakukan dalam tiga tahap. Saat ini proses pencairan tahap kedua mulai berjalan. Sementara Dana Desa disalurkan dalam dua tahap, dengan pencairan tahap kedua dijadwalkan pada Desember 2026.
Sebelum menerima pencairan berikutnya, setiap pemerintah kampung diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran tahap sebelumnya.
DPMKA akan memeriksa dokumen tersebut melalui tim verifikasi. Jika ditemukan kekurangan administrasi, pemerintah kampung diminta melengkapinya sebelum proses pencairan dilanjutkan.
“Kami meminta LPJ tahap pertama. Tim verifikasi akan melakukan pengecekan kembali. Kalau masih ada kekurangan, kami minta untuk dilengkapi. Minimal 90 persen LPJ harus sudah kami terima,” ujarnya.
DPMKA Akan Surati Kementerian Desa soal Meekurima
Terkait Kampung Meekurima, Bakry mengatakan DPMKA akan menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Desa untuk menjelaskan alasan belum dilakukannya pencairan.
Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan keberlanjutan alokasi Dana Desa bagi kampung tersebut, mengingat kendala yang dihadapi bukan persoalan administrasi, melainkan situasi keamanan.
Pemerintah daerah berharap anggaran Kampung Meekurima tetap dapat dipertahankan sehingga hak kampung tersebut tidak hilang akibat kondisi yang belum memungkinkan untuk melakukan pencairan. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
