TIMIKA, Koranpapua.id – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menetapkan 25 kampung sebagai sasaran percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada 2026. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi sekaligus mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, menyampaikan komitmen tersebut saat membuka rapat koordinasi dan kick-off kerja sama swakelola tipe III percepatan Stop BABS.
Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Timika, Jumat (13/11/2026). Ananias hadir mewakili Bupati Mimika.
Saat membacakan sambutan bupati, Ananias menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan program secara bertahap sejak 2025. Dengan jumlah 133 kampung, Mimika membutuhkan kerja sama yang lebih terarah untuk memperluas jangkauan program.
Libatkan Pemerintah Distrik dan Kampung
Ananias menegaskan bahwa penanganan sanitasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dinas Kesehatan dan puskesmas perlu bekerja bersama pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta mitra pembangunan.
“Jangan kita kerja sendiri-sendiri. Puskesmas punya kegiatan, tetapi di masyarakat ada pemerintah kampung dan pemerintah distrik. Mereka harus dilibatkan. Kita harus membangun koordinasi yang kolaboratif,” tegasnya.
Menurut Ananias, keberhasilan Stop BABS harus terlihat melalui perubahan kebiasaan masyarakat. Jumlah kegiatan sosialisasi saja belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan program.
Karena itu, pemerintah perlu menyelaraskan edukasi dengan penyediaan sarana sanitasi yang memadai. Masyarakat membutuhkan pemahaman sekaligus dukungan fasilitas untuk menerapkan kebiasaan hidup sehat.
Ananias juga mendorong pembiayaan bersama melalui berbagai sumber anggaran, termasuk dukungan pemerintah kampung.
“Pembiayaannya tidak mesti semua dari Dinas Kesehatan. Bisa dari puskesmas, kemudian pemerintah kampung juga bisa menyisihkan dana kampung untuk kegiatan ini. Kalau kita bekerja sama, persoalan di masyarakat bisa ditangani bersama,” ujarnya.
Utamakan Pendekatan Sosial dan Budaya
Selain koordinasi dan anggaran, Ananias mengingatkan pentingnya pendekatan sosial dan budaya dalam edukasi sanitasi, terutama kepada masyarakat asli Papua.
Ia meminta petugas lapangan menggunakan bahasa yang santun, mudah dipahami, dan menghargai budaya setempat. Pendekatan tersebut perlu membangun pemahaman tanpa menghakimi masyarakat.
Menurutnya, komunikasi yang baik dapat mendukung keterlibatan warga dalam memperbaiki sanitasi di lingkungan masing-masing.
Sementara itu, Ketua Panitia, Chris, menjelaskan bahwa rapat koordinasi bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan program.
Pembahasan mencakup kebijakan, strategi, metodologi, serta rencana kerja percepatan Stop BABS di Kabupaten Mimika.
Dorong Integrasi Program Sanitasi
Kegiatan tersebut turut melibatkan Yayasan Gapai Harapan Papua sebagai mitra pembangunan. Yayasan akan mendukung pelaksanaan program melalui pendekatan dan metodologi yang telah disiapkan.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Mimika berharap organisasi perangkat daerah (OPD), distrik, kampung, puskesmas, dan mitra pembangunan menyelaraskan program sanitasi.
Setiap pihak perlu memasukkan dukungan program ke dalam perencanaan dan penganggaran sesuai tugas serta kewenangannya.
Pemkab Mimika berharap percepatan Stop BABS pada 25 kampung tahun ini mendukung pencapaian target 100 persen Stop BABS pada 2027. Kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk memperluas akses sanitasi dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. (*)
Penulis: Ril Minggu
Editor : Marthen LL Moru
