TIMIKA, Koranpapua.id – Pemerintah Kabupaten Mimika mengalokasikan anggaran sebesar Rp267,97 miliar untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi 133 kampung pada tahun anggaran 2026.
Anggaran tersebut terdiri atas Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp60,93 miliar dan ADD dari APBD Kabupaten Mimika sebesar Rp207,03 miliar.
ADD Mendukung Operasional Pemerintahan Kampung
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat (DPMKA) Mimika, Bakry Atorik, menjelaskan kedua sumber anggaran tersebut memiliki peruntukan berbeda dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung.
ADD antara lain digunakan untuk membiayai honor aparat pemerintah kampung, Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), ketua RT, kader, serta tokoh agama dan tokoh adat.
Anggaran ADD juga digunakan untuk mendukung kebutuhan transportasi dan mobilitas aparat kampung dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun kegiatan pelayanan masyarakat.
Sementara Dana Desa dialokasikan untuk sejumlah program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketahanan pangan, dan kegiatan bidang kesehatan.
“Kalau ADD itu untuk pembayaran honor-honor penyelenggaraan tingkat kampung, aparat kampung, Bamuskam, RT, kader, tokoh agama dan adat. Sedangkan Dana Desa digunakan untuk BLT, ketahanan pangan dan kesehatan,” kata Bakry, Senin 9 November 2026.
Besaran Dana Desa Berbeda Antarkampung
Ia menyebutkan, besaran Dana Desa yang diterima setiap kampung bervariasi, mulai dari sekitar Rp300 juta hingga lebih dari Rp400 juta. Perbedaan alokasi tersebut mengikuti penetapan pagu dari pemerintah pusat.
Bakry juga menjelaskan, pagu Dana Desa yang diterima daerah telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pemotongan anggaran tersebut dilakukan langsung oleh pemerintah pusat sebelum pagu diterima pemerintah daerah. Karena itu, DPMKA menerima besaran anggaran yang sudah memperhitungkan kebijakan tersebut.
Dalam penyalurannya, Dana Desa dilakukan dua tahap, sedangkan ADD melalui tiga tahap dalam satu tahun anggaran.
Sebanyak 132 Kampung Cairkan Tahap Pertama
Hingga November 2026, sebanyak 132 kampung telah mencairkan anggaran tahap pertama. Dari total tersebut, lebih dari Rp30 miliar Dana Desa telah disalurkan, sedangkan penyaluran ADD mencapai sekitar Rp108 miliar.
Bakry mengatakan, pencairan tahap berikutnya mensyaratkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebelumnya. Dokumen tersebut diverifikasi DPMKA untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, penyaluran dan pelaksanaan program di sejumlah kampung masih menghadapi kendala geografis, terutama di wilayah pegunungan.
Biaya transportasi udara yang cukup besar membuat sebagian aparat kampung memilih menunda keberangkatan ke wilayah masing-masing sampai seluruh kebutuhan dan persyaratan kegiatan terpenuhi.
“Untuk kampung-kampung di pegunungan, alokasi anggaran tidak memungkinkan mereka melakukan penerbangan pulang-pergi. Karena itu, pencairan dan keberangkatan mereka menyesuaikan kesiapan kebutuhan di lapangan,” jelasnya. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
