TIMIKA, Koranpapua.id – Belum tersedianya tempat usaha yang layak bagi mama-mama Papua menjadi sorotan dalam demonstrasi Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Timika (SOMAMA-TI) di Kantor Bupati Mimika, Senin 9 November 2026.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera merealisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua (OAP).
Mereka menilai, hampir dua tahun setelah ditetapkan, aturan tersebut belum memberikan perubahan nyata bagi pedagang kecil, khususnya mama-mama Papua yang berjualan pinang dan komoditas lokal.
Perda yang ditetapkan pada 25 November 2024 dan ditandatangani Penjabat Bupati Mimika Valentinus S. Sumito itu diharapkan menjadi dasar keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM OAP. Namun, para pedagang mengaku masih kesulitan mendapatkan lokasi usaha yang layak, bahkan sebagian terpaksa berjualan di pinggir jalan.
Koordinator aksi, Yoki Sondegau, dalam orasinya meminta pemerintah daerah tidak sekadar menjadikan perda sebagai aturan di atas kertas. Menurut dia, keberpihakan terhadap masyarakat asli Papua harus diwujudkan melalui penyediaan pasar dan fasilitas usaha yang memadai.
“Selamatkan komunitas lokal Papua, selamatkan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada mama-mama Papua dan menyediakan pasar yang layak bagi orang asli Papua,” tegas Yoki.
Ia juga mempertanyakan alasan mama-mama Papua masih harus berjualan di pinggir jalan. Padahal, pemerintah daerah dinilai memiliki kewenangan untuk menghadirkan solusi melalui penataan dan penyediaan fasilitas perdagangan.
Sorotan serupa disampaikan salah satu orator perempuan. Ia mengungkapkan, persoalan tempat berjualan sebenarnya sudah berulang kali dibicarakan, termasuk melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRK Mimika dan pertemuan dengan sejumlah pimpinan OPD.
Namun, berbagai pembahasan tersebut belum diikuti penyelesaian konkret.
“Ditetapkan di kabupaten ini. Dan sudah ditetapkan dan di sini kami mama-mama Papua penjualan pinang, kami minta untuk bupati tetapkan peraturan Perbup. Berikan kami tempat jualan yang layak,” katanya.
Ia juga menagih janji Dinas Koperasi dan UMKM terkait penataan lapak pedagang. Menurut dia, pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pembongkaran lapak dan sosialisasi penjualan pinang pada 20 Agustus, tetapi hingga kini belum terealisasi.
“Saya di sini minta untuk dinas koperasi kembali lagi untuk janji-janjinya yang seperti kemarin tanggal 20 bulan Agustus. Bapak bilang mau bongkar lapak-lapak tapi sampai hari ini tidak ada. Bapak penjabat sudah pernah buat sosialisasi pinang tanggal 20 bulan Agustus juga tidak ada. Janji tinggal janji,” ujarnya.
Bagi mama-mama Papua, persoalan tersebut bukan sekadar mendapatkan lokasi berjualan, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilan keluarga.
“Berikan kami tempat jualan yang layak. Kenapa kami tuntut? Supaya kami juga bisa berjualan itu 24 jam. Biasanya mereka bilang kami perempuan Papua tidak bisa. Kami bukan perempuan Papua tidak bisa, kami mampu, kami bisa, tapi berikan kami kesempatan,” katanya.
Selain tempat usaha, ia meminta pemerintah memberikan dukungan modal dan pendampingan agar mama-mama Papua dapat mengembangkan usaha secara mandiri.
Ia juga mempertanyakan pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang menurutnya seharusnya turut mendukung pemberdayaan UMKM OAP.
“Berikan modal usaha, berikan kami tempat usaha yang layak, karena di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2024 mengatur ada dana Otsus di situ untuk kita. Tapi sampai hari ini dana Otsus itu saya juga tidak tahu, lari-lari ke mana?” ujarnya.
Ia meminta Dinas Koperasi dan UMKM memastikan program pembentukan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi pedagang OAP, bukan hanya sebatas membentuk kelembagaan.
“Setiap koperasi yang sudah dibentuk Dinas Koperasi harus turun di lapangan dan cari lokasi supaya kami ini bisa berjualan dengan layak,” tegasnya.
Orator perempuan lainnya turut mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap mama-mama Papua. Ia mengingatkan agar kebijakan penataan kawasan tidak justru mempersempit ruang usaha pedagang kecil.
Massa meminta pemerintah tidak melakukan pembongkaran atau penertiban lapak sebelum memberikan kepastian mengenai lokasi pengganti. Sebab, bagi para pedagang, lapak tersebut merupakan sumber penghidupan sehari-hari.
Usai menyampaikan aspirasi, sejumlah perwakilan massa diterima Penjabat Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau bersama sejumlah pimpinan OPD untuk membahas tuntutan tersebut. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
