ADVERTISEMENT
Selasa, November 17, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Headline

Pemerintah Alokasikan 4.001 Rumah untuk Peningkatan Kualitas Hunian di Papua Raya

Program BSPS diharapkan mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat sekaligus mendorong tumbuhnya semangat gotong royong dalam pembangunan rumah swadaya.

22 Juni 2026
0
Pemerintah Alokasikan 4.001 Rumah untuk Peningkatan Kualitas Hunian di Papua Raya

Penyaluran BSPS di Desa Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. (foto:ist/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

JAYAPURA, Koranpapua.id– BP Tapera terus mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyaluran BSPS yang dilaksanakan di Desa Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, menjadi simbol dimulainya pelaksanaan Program BSPS di wilayah Papua Raya dengan alokasi 4.001 unit rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya sepanjang tahun 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura.

Hadir juga jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang diwakili oleh Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan dan Staf Ahli Menteri PKP Teddy Siagian.

Baca Juga

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kegiatan di Desa Mosso merupakan simbol dimulainya pelaksanaan Program BSPS di seluruh Papua Raya.

Pemerintah mengalokasikan sebanyak 4.001 unit BSPS pada tahun 2026 sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas rumah masyarakat sekaligus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayah Papua.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan kondisi perumahan di Papua Raya yang masih memerlukan perhatian serius.

Berdasarkan hasil pendataan, masih terdapat sekitar 71.500 warga yang menempati rumah tidak layak huni atau lebih dari 30 persen secara persentase.

Ia mencontohkan kondisi salah satu penerima BSPS, Jems Nufri, yang tinggal bersama enam anggota keluarganya di rumah seluas sekitar 36 meter persegi.

Kondisi ini memaksa setiap anggota keluarga hanya memiliki ruang sekitar 6 meter persegi, sehingga masih berada di bawah standar kecukupan ruang hunian layak sebesar 7,2 meter persegi per orang.

Jems Nufri yang berprofesi sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per bulan mengaku sangat bersyukur menjadi penerima Program BSPS.

Selama ini rumah yang ditempatinya belum memiliki fasilitas sanitasi berupa kloset dan kondisinya sudah tidak memenuhi standar kelayakan huni.

Melalui bantuan BSPS, rumahnya akan ditingkatkan kualitasnya sehingga menjadi lebih aman, sehat, dan nyaman untuk ditempati bersama keluarganya.

Bantuan serupa juga diterima oleh Sem Nuta Foa, warga Desa Mosso yang rumahnya masuk kategori rumah tidak layak huni.

Program BSPS diharapkan mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat sekaligus mendorong tumbuhnya semangat gotong royong dalam pembangunan rumah swadaya.

Sementara itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas pelaksanaan Program BSPS di Papua.

Menurutnya, program tersebut menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak, sehat, dan aman.

Sebagai badan yang mengemban amanat pengelolaan pembiayaan perumahan, BP Tapera terus mendukung berbagai program strategis pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Melalui sinergi bersama Kementerian PKP dan pemerintah daerah, BP Tapera berkomitmen mendukung keberhasilan pelaksanaan Program BSPS agar tepat sasaran, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Papua Raya. (Redaksi)

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

16 November 2026
KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

KKT II Nasional di Mimika Hasilkan Deklarasi, Pemda se-Indonesia Sepakat Perkuat Toleransi

16 November 2026
Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

Kapolda Papua Tengah Minta Polisi, Jaksa, dan KPK Awasi Penggunaan Dana Otsus

16 November 2026
Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

Kecelakaan Lalu Lintas di Papua Meningkat, Polda Gelar Operasi Zebra Cartenz 2026

16 November 2026
Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

Hibah Pilkada Mimika Rp221,6 Miliar Jadi Sorotan, NPHD Ditandatangani Saat Eltinus Kembali Berkuasa

16 November 2026
KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

KKT II Mimika, Wali Kota Banjarmasin Paparkan Strategi Memperkuat Toleransi

16 November 2026

POPULER

  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    528 shares
    Bagikan 211 Tweet 132
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    526 shares
    Bagikan 210 Tweet 132
  • Tuntut Penyelesaian Sengketa Tanah, Akses Masuk Bandara Baru Mimika Terganggu

    524 shares
    Bagikan 210 Tweet 131
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    518 shares
    Bagikan 207 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    516 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
  • APBD Perubahan Mimika 2026 Rp6,1 Triliun, OPD Diminta Cepat

    562 shares
    Bagikan 225 Tweet 141
  • Freeport Latih Mama-Mama SP 12 Kembangkan Usaha Pangan Lokal

    511 shares
    Bagikan 204 Tweet 128
Next Post
Warning! Status PPPK Bukan Jaminan Aman, Asisten I Mimika Ingatkan Risiko Pemberhentian

Warning! Status PPPK Bukan Jaminan Aman, Asisten I Mimika Ingatkan Risiko Pemberhentian

160 ASN Pensiun di Tahun 2026, Pemkab Mimika Usulkan 274 Formasi CPNS

160 ASN Pensiun di Tahun 2026, Pemkab Mimika Usulkan 274 Formasi CPNS

160 ASN Pensiun di Tahun 2026, Pemkab Mimika Usulkan 274 Formasi CPNS

Tergolong Barang Berisiko: Satgas Pasgat Amankan Senapan Angin Jenis PCP, Rencananya akan Dikirim ke Wamena

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id