NABIRE, Koranpapua.id- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, pemerintah pusat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Tengah.
Ribka mengatakan hal itu ketika melakukan kunjungan kerja dalam kegiatan Peninjauan Kawasan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Nabire, Rabu 3 Juni 2026.
Menurut Ribka, percepatan pembangunan DOB merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemekaran wilayah di Papua guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat .
“Mempercepat pemerataan pembangunan. Negara memberikan kebijakan khusus untuk Papua dan DOB dengan kehati-hatian,” ujar Ribka.
Ia menjelaskan, pemerintah terus mengawal implementasi kebijakan pembentukan DOB di Papua agar berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Dari sisi kelembagaan, berbagai perangkat pemerintahan telah terbentuk dan berjalan.
Namun, pembangunan infrastruktur pemerintahan masih menjadi salah satu fokus yang perlu terus dipercepat.
“Kami lagi dorong supaya bagaimana pembiayaan pembangunan dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” katanya seperti dikutip Puspen Kemendagri, Kamis 4 Juni 2026.
Ribka menegaskan, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat diperlukan mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur di DOB cukup besar, sementara kapasitas fiskal daerah masih terbatas.
Karena itu, Kemendagri terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dapat berjalan sesuai rencana.
Selain mendorong dukungan pembiayaan, pemerintah juga terus menyiapkan berbagai langkah percepatan pembangunan di DOB.
Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan infrastruktur pemerintahan, jalan, air bersih, dan fasilitas pendukung lainnya dapat terpenuhi sehingga pelayanan publik kepada masyarakat semakin optimal. (Redaksi)
