TIMIKA, Koranpapua.id- Lembaga pendidikan tinggi diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyusun dasar kebijakan melalui riset, kajian ilmiah, dan rekomendasi akademik yang dikeluarkan oleh pihak kampus.
Hal itu disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam audiensi bersama 12 pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se- Papua Tengah, Jumat 22 Mei 2026.
Pada pertemuan yang berlansung di Kampus Amamapare Timika, juga dihadiri Wakil Gubernur Deinas Geley, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIV, Suriel Mofu dan juga Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.
Gubernur Meki dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa data adalah indikator yang sangat penting dan menjadi sumbangsih berharga dari akademisi yang menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah, serta dasar penyelesaian beberapa persoalan di daerah.
Pada kesempatan itu, Gubernur Meki juga menyoroti lemahnya validitas data di berbagai sektor yang selama ini berdampak pada tidak tepatnya kebijakan pemerintah daerah, termasuk di bidang pendidikan.
Masih ditemukan praktik manipulasi data pendidikan di tingkat sekolah yang berdampak pada rendahnya kualitas Sumbe Daya Manusia (SDM).
“Kadang-kadang kita hanya menyalahkan pemerintah, tapi pemerintah tidak akan melakukan kalau tidak ada data yang kuat. Kepala-kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK itu tidak jujur, dia kasih data yang tidak jelas,” ujar Gubernur.
“Yang tidak sekolah dia bisa kasih masuk data untuk dapat ijazah. Setelah itu dia lama di kampus, tidak tahu baca, tidak tahu menulis,” lanjut Meki Nawipa.
Kondisi ini menjadi salah satu alasan Pemprov Papua Tengah mendorong program Guru Mabesa untuk menekan angka putus sekolah dan memperbaiki kualitas pendidikan di daerah.
Gubernur Meki meminta seluruh perguruan tinggi di Papua Tengah aktif melakukan penelitian terhadap persoalan sosial, konflik daerah, implementasi Otonomi Khusus (Otsus).
Termasuk meneliti pengelolaan sumber daya alam agar pemerintah memiliki dasar data yang kuat dalam mengambil keputusan.
Ia mencontohkan konflik berkepanjangan di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, yang menurutnya membutuhkan pendekatan akademik dan keterlibatan lintas pihak untuk mencari solusi permanen.
“Kalau hanya datang selesaikan bayar kepala nanti besoknya hari lagi perang terus. Tapi kalau kita punya kajian yang benar, benar-benar kampus intervensi dan pemerintah ikut terlibat, bisa selesai,” jelasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya kajian akademik dalam pengelolaan sumberdaya alam, termasuk menyangkut regulasi lingkungan hidup dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) aktivitas pertambangan rakyat.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan kampus agar kebijakan yang dibuat tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
Forum bersama pimpinan perguruan tinggi di Papua Tengah akan digelar rutin setiap tiga bulan untuk membahas kontribusi akademik terhadap pembangunan daerah.
Ia juga menyinggung rencana pendirian Universitas Negeri Papua Tengah yang nantinya akan melibatkan seluruh pimpinan PTS di Papua Tengah dalam tim persiapan pembentukan universitas tersebut. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
