SORONG, Koranpapua.id- Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di enam provinsi di Papua Raya diajak untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi program perumahan.
Ajakan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya seperti dilansir, Selasa 28 April 2026.
Menurut Tito, kolaborasi antarPemda se-Papua dinilai penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terlebih, sektor perumahan telah menjadi kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam menghadirkan keadilan sosial.
“Bapak Presiden paham betul salah satu cara untuk menghadirkan negara, kemudian mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat, salah satu yang paling mendasar masalah perumahan,” ujar Tito.
Hal itu disampaikan Tito dalam acara Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM Wilayah Papua yang berlangsung di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin 27 April malam.
Tito menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan tersebut antara lain berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kalangan MBR.
Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terus mendorong inovasi pembiayaan dan perluasan akses terhadap hunian layak.
Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian/lembaga menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan perumahan secara nasional.
Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya penguatan tata kelola layanan di daerah agar berbagai kebijakan yang telah disiapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu.
“Kita dorong untuk membuat layanan satu atap yang namanya Mal Pelayanan Publik, MPP. Di situ semua layanan publik dijadikan satu,” pungkas Tito.
Tito menilai, penyederhanaan layanan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi iklim investasi di sektor perumahan.
Dengan ekosistem yang semakin kondusif, pembangunan perumahan diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan insentif yang diberikan pemerintah perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan kemudahan KUR, pembebasan kita yang kita buat tadi, PBG, BPHTB, PPN ini akan membuat apa namanya itu, gelora gelombang untuk membangun perumahan, ekosistemnya akan hidup,” sambungnya. (Redaksi)
