SORONG, Koranpapua.id- Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, dipastikan membangun 3.000 unit hunian layak yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Tanah Papua.
Percepat program ini, perlu penguatan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), termasuk pengusaha muda Papua.
Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ketika melakukan kunjungan kerja di Sorong, Papua Barat Daya, Minggu 26 April 2026.
Meski demikian, Maruarar menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal.
“Ini tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah, tetapi harus melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha muda Papua sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Maruarar.
Menurutnya, keterlibatan pengusaha muda Papua menjadi kunci penting dalam mempercepat pembangunan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Kementerian PKP bersama BP Tapera juga menegaskan komitmen untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi melalui skema yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat Papua.
“Kita ingin masyarakat Papua bisa memiliki rumah dengan skema yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan. Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Para pengusaha muda Papua yang hadir juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung program perumahan nasional melalui pembangunan hunian subsidi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan penyediaan hunian subsidi di Papua dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi yang luas, baik bagi masyarakat sebagai penerima manfaat maupun bagi pelaku usaha lokal. (Redaksi)
