TIMIKA, Koranpapua.id- Kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Papua Tengah, belum memberikan dampak positif, khususnya penyelesaian konflik bersenjata yang semakin intens belakangan ini.
Dalam kunjungan selama dua, tanggal 20-21 April 2026 di Kabupaten Nabire dan Mimika juga dinilai belum menunjukkan arah kebijakan signifikan bagi Papua Tengah yang merupakan daerah otonomi baru.
Kritikan ini disampaikan salah satu Senator Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPR PT), Nancy Raweyai dalam keterangan tertulisnya, Rabu 22 April 2026.
Nancy sangat berharap, kunjungan Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia ini, sedikitnya memberikan langkah strategis yang benar-benar menyentuh persoalan mendasar di Papua. Bukan sekadar kunjungan seremonial.
Nancy menilai Gibran belum menunjukkan perhatian terhadap sejumlah isu krusial seperti pendidikan, kesehatan, hingga penanganan konflik.
Padahal, seharusnya bertepatan dengan momen kunjungan itu, Gibran dapat melahirkan kebijakan penanganan konflik keamanan di Papua Tengah.
“Saya mengharapkan adanya intervensi kebijakan penangangan konflik dari kunjungan ini,” pungkasnya.
Dikatakan, eskalasi konflik di Papua Tengah terus terjadi. Akibatnya selain berjatuhan korban jiwa, juga meningkatnya jumlah pengungsi di tengah keberlangsung hidup yang serba kekurangan.
Selain itu, Nancy juga menyoroti masalah transportasi yang menjadi beban bagi masyarakat. Menurutnya, akses transportasi yang sulit dan melambungnya harga tiket pesawat mengakibatkan distribusi kebutuhan masyakat menjadi mahal.
Karena itu, Nancy mendesak pemerintah pusat merumuskan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Secara khusus hal-hal substansial dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Ini yang seharusnya harus menjadi esensi untuk disikapi dalam kunjungan Gibran kemarin,” tandasnya.
Nancy juga menyinggung pembagian buku dan alat tulis yang dilakukan Gibran dalam kunjungan tersebut.
Ia menilai, hal tersebut bukan merupakan tugas pokok seorang wakil presiden, melainkan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.
Nancy berharap kunjungan pejabat negara ke Papua bisa lebih berfokus pada solusi strategis dan kebijakan konkret untuk menjawab persoalan daerah.
“Kami berterima kasih Wapres mengunjungi kami di Papua Tengah, kami tunggu kedatangan berikutnya dengan membawa kepastian kebijakan yang berpihak kepada masyarakat di Papua Tengah,” tutur dia. (Redaksi)
