NABIRE, Koranpapua.id- Dalam kunjungan kerja ke Nabire, Ibukota Provinsi Papua Tengah, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, berkesempatan meninjau langsung pengembangan Bandara Douw Aturure, Senin 20 April 2026.
Peninjauan itu bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur transportasi udara dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
Secara khusus konektivitas udara di kawasan timur Indonesia, sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan dan membuka akses wilayah terpencil.
Setibanya di lokasi, Wapres disambut oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait.
Wapres kemudian menuju area teras bandara untuk menerima paparan singkat dari Kepala Bidang Penerbangan Kepala Bidang Penerbangan/Bandar Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Samuel Ricky Rantelimbong.
Samuel menjelaskan bahwa bandara ini dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Nabire dengan berbagai fasilitas, baik di sisi udara maupun sisi darat.
“Bandara ini memiliki fasilitas sisi udara seperti runway, apron (area parkir pesawat), taxiway (jalan untuk pesawat), runway strip (area kosong pengaman di kiri-kanan dan ujung runway),” beber Samuel.
Di dukung fasilitas sisi darat seperti terminal penumpang, terminal kargo, powerhouse (pusat listrik bandara), dan beberapa bangunan penunjang lainnya.
Ia melanjutkan, seiring berkembangnya Nabire sebagai ibu kota provinsi, kebutuhan transportasi udara meningkat signifikan.
“Setelah Nabire berkembang menjadi ibu kota provinsi, kebutuhan penerbangan meningkat sehingga dibutuhkan pesawat yang lebih besar,” ujar Samuel.
Pemerintah Papua Tengah kemudian melakukan MoU dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait pengembangan bandara ini, dan turut berpartisipasi dalam pembangunannya.
Samuel juga memaparkan bahwa pembangunan telah dilakukan secara bertahap, dimana Pemerintah Provinsi Papua Tengah turut mendukung dengan memperpanjang runway dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter.
“Berkat pembangunan tersebut, bandara Nabire sudah bisa didarati pesawat jenis Boeing, namun beberapa fasilitas bandara masih menggunakan standar untuk pesawat jenis ATR,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya pengembangan lanjutan, karena terminal yang ada saat ini masih standar ATR, sehingga perlu diperluas agar sesuai dengan standar Boeing.
“Untuk itu diperlukan pengembangan ke depan seperti pelebaran runway, perluasan apron, pengembangan terminal, pembangunan garbarata, serta peningkatan fasilitas pendukung lainnya,” ujar Ricky.
“Pengadaan mobil pemadam kebakaran juga perlu ditingkatkan dari kategori untuk ATR menjadi standar Boeing, serta beberapa item lainnya,” tambahnya seperti dilansir Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres menekankan pentingnya percepatan pengembangan Bandara Douw Aturure agar mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan transportasi udara di Papua Tengah.
Wapres juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur bandara berjalan optimal.
Dengan demikian dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta membuka peluang ekonomi dan investasi bagi masyarakat setempat.
Turut hadir dalam peninjauan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Hadir juga Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah Petrus Waine, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar. (Redaksi)
