TIMIKA, Koranpapua.id– Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Provinsi Papua Tengah, menilai kondisi keamanan di wilayah Papua Raya saat ini sedang tidak baik-baik.
Lembaga yang selama ini fokus pada pendampingan hukum dan keadilan masyarakat itu, mengungkapkan insiden berdarah yang menewaskan empat warga sipil di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah pada 31 Maret 2026, menjadi salah satu buktinya.
Direktur YKBH Papua Tengah, Yosep Temorubun, S.H mengatakan, insiden berdarah Dogiayai merupakan bagian dari rentetan kekerasan dan konflik bersenjata di tanah Papua yang tidak pernah pernah habis.
Yosep menduga, kondisi yang terjadi di Papua saat ini bisa dipicu oleh bisnis elit Jakarta yang menjadikan Papua sebagai lahan bisnis.
“Kita bisa lihat setiap tahun pergantian Satgas baik TNI-Polri menunjukan bahwa ada pembiayaan negara dalam penempatan pasukan di tanah Papua,” ujar Yosep dalam keterangannya kepada koranpapua.id, Sabtu 4 April 2026.
Yoseph merasa heran dengan keputusan Presiden Prabowo yang lebih mengutamakan perang di negara lain dengan menawarkan diri menjadi mediator, sementara konflik bersenjata di Papua terkesan dibiarkan tanpa ada kepastian penyelesaian damai.
“Papua Tanah Damai hanya sebuah slogan murahan tanpa ada solusi dari pemerintah pusat untuk menyelesaiakan konflik bersenjata di Papua,” tegas Yoseph.
Terkait dengan kasus kekerasan dan konflik di tanah Papua, Toseph mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan dialog Jakarta-Papua.
Melalui dialog tersebut, publik tidak menginginkan Papua dalam lembaran sejarah daerah yang dijadikan sebagai konfront bersenjata TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Karena menurutnya, jika tidak ada dialog untuk mengakhiri konflik bersenjata maka rakyat akan terus menjadi korban dan berdampak terhadap terhambatnya proses pembangun di tanah Papua.
“Pertanyaan publik selama ini kenapa konflik yang terjadi di Aceh, Maluku, Poso dan Kalimantan, pemerintah Indonesia bisa segera menyelesaikan. Kenapa di Tanah Papua tidak bisa diselesaikan,” tanya Yoseph.
Kondisi keamanan di Papua yang sedang tidak baik-baik juga sudah mendapatkan perhatian Komisi Tinggi PBB.
Lembaga internasional ini menyampaikan rasa prihatin dan menyebut Papua “Zona Merah”.
Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintahan Prabowo Subianto dengan melakukan dialog Jakarta -Papua.
Namun harapan tersebut menjadi sirna karena pola pendekatan yang digunakan bukan dialog tetapi dengan cara mobilisasi militer di Tanah Papua yang berdampak terhadap stabilitas keamanan di Tanah Papua tidak kondusif.
“Kami YLBH Papua Tengah harus ada politik will pemerintah pusat secara serius menyikapi kekerasan dan konflik bersenjata TNI-Polri dan TPN-OPM,” pungkasnya.
Menurutnya, apalah artinya selalu mendengungkan slogan Papua tanah damai, namun realita di lapangan terus berjatuhan korban, baik warga sipil, TNI-Polri maupun TPN-OPM. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
