TIMIKA, Koranpapua.id– Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, melakukan kunjungan ke Kabupaten Mimika, Jumat 6 Maret 2026.
Kunjungan ini guna memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Juga menjadi kesempatan bagi BPJS Kesehatan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah guna memastikan layanan JKN di wilayah Papua, khususnya Mimika, dapat berjalan optimal.
Pujo menegaskan, kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah menjadi langkah strategis agar seluruh masyarakat dapat memperoleh perlindungan kesehatan melalui Program JKN.
“Kunjungan ini kami lakukan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah agar penyelenggaraan Program JKN di di Kabupaten Mimika, dapat semakin membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat tanpa harus khawatir biaya,” ujar Pujo.
Ia menekankan bahwa peningkatan layanan kesehatan membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama melalui dinas kesehatan.
Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk memastikan mutu layanan di fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan di FKTP dan rumah sakit.
Pujo juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kepesertaan aktif masyarakat dalam Program JKN.
Termasuk melalui pendataan dan reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya dinonaktifkan.
“Kami berharap dukungan pemerintah daerah, termasuk melalui dinas kesehatan, dapat semakin memperkuat kualitas layanan di fasilitas kesehatan,” katanya.
“Dengan sinergi yang kuat, masyarakat di Mimika dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan setara melalui Program JKN,” harapnya.
Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan komitmen Pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan melalui Program JKN.
“Secara konsisten kami menargetkan 100 persen penduduk menjadi peserta aktif JKN. Target ini juga menjadi salah satu indikator kinerja utama pembangunan bidang kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029,” jelas Johannes.
Johannes menambahkan, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk bagi peserta yang mengalami penonaktifan kepesertaan.
“Pemerintah daerah juga menyiapkan regulasi dan rencana aksi daerah sebagai pedoman pelaksanaan JKN agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap optimal,” pungkasnya. (*)
Untuk diketahui, dalam kunjungan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito juga meninjau RS TNI AD Tk. IV Oro Doro Enakoa Timika.
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
