SORONG, Koranpapua.id- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) saat ini sedang mempersiapkan lokasi serta status dan kepastian lahan untuk pembangunan 200 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayah itu.
Terkait program itu, Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah bertemu dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.
Seperti diketahui, program KNMP merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam membangun industri perikanan yang berpihak kepada rakyat.
Secara Nasional direncanakan pembangunan 1.000 kampung nelayan, dengan alokasi minimal 200 kampung untuk wilayah Papua. Program ini akan berlanjut hingga tahun 2028.
Direktur Kepelabuhanan Perikanan KKP Dr. Ady Chandra, S.Pi., M.Si, mengapresiasi dukungan Gubernur, yang dinilai proaktif dalam membantu proses persiapan program tersebut.
Ady menegaskan, pihaknya tidak sekadar mengejar target jumlah pembangunan, melainkan memastikan kesiapan di lapangan.
Terutama terkait kepastian hukum dan status lahan, proses clearance, serta pemenuhan kriteria teknis. Dukungan pemerintah daerah, menurutnya, menjadi faktor kunci percepatan realisasi.
“Jika tahun ini banyak lokasi yang lahannya sudah clean and clear, memenuhi kriteria teknis serta mendapat dukungan Pemda, tentu akan segera kami usulkan untuk dibangun,” tegasnya.
Khusus di Raja Ampat, ia berharap kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai hub perikanan yang menjadi model pengembangan bagi titik-titik lainnya.
Dengan terpusatnya aktivitas perikanan, pemerintah akan lebih mudah melakukan pembinaan serta monitoring data hasil tangkapan nelayan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Absalom Solossa, S.Pi., MM, menyampaikan bahwa setiap lokasi KNMP akan didukung anggaran sekitar Rp20 miliar.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan tambatan perahu, pabrik es dan penyediaan coolbox, sentra kuliner, gudang beku, balai latihan, bantuan kapal dan mesin, bengkel nelayan, hingga SPBUN dengan pola sinergi swasta.
“Ini peluang emas bagi daerah. Syarat utamanya lahan harus clean, clear, dan free serta ada dukungan penuh Pemda dalam kepastian hukum. Jika itu terpenuhi, KKP siap membangun,” ujarnya, Jumat 6 Maret 2026. (Redaksi)
