TIMIKA, Koranpapua.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika, mendorong integrasi pelayanan HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), malaria, dan hepatitis di puskesmas untuk meningkatkan efektivitas penanganan pasien.
Melalui pendekatan ini, layanan yang selama ini berjalan terpisah diharapkan dapat terhubung dalam satu sistem pelayanan kesehatan primer.
Upaya tersebut dilakukan melalui orientasi tenaga kesehatan tentang implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Kamis-Sabtu 29-31 Oktober 2026.
Kegiatan ini diikuti kepala puskesmas dan penanggung jawab klaster dari lima fasilitas kesehatan, yakni Puskesmas Karang Senang, Limau Asri, Mapurujaya, Ayuka, dan Bintuka.
Technical Officer RSSH Kementrian Kesehatan Global Fund, Osto Avian Antonius, mengatakan integrasi layanan merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem kesehatan, terutama melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan tingkat pertama.
Menurut Osto, selama ini pelayanan HIV/AIDS, TBC, malaria, dan hepatitis cenderung ditangani secara terpisah. Melalui integrasi, puskesmas diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih terpadu, mulai dari upaya pencegahan hingga penanganan pasien.
“Melalui program ini, kami ingin mengintegrasikan layanan tersebut agar dapat diterapkan di puskesmas. Ke depannya, integrasi layanan ini diharapkan tidak hanya diterapkan di puskesmas, tetapi juga sampai ke tingkat puskesmas pembantu (pustu),” kata Osto.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Kesehatan Mimika dengan dukungan Kementerian Kesehatan dan pendanaan hibah dari Global Fund.
Pelaksanaannya melibatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pihak pendukung program. Di Mimika, Puskesmas Wania telah ditetapkan sebagai lokasi percontohan penerapan integrasi layanan.
Model pelayanan yang dikembangkan di fasilitas tersebut diharapkan menjadi acuan bagi puskesmas lain dalam menerapkan sistem serupa.
Namun, menurut Osto, keberhasilan program tidak cukup hanya melalui pelatihan. Hal yang lebih penting adalah penerapan hasil orientasi di masing-masing fasilitas kesehatan.
Karena itu, kepala puskesmas dan penanggung jawab klaster yang mengikuti kegiatan diharapkan meneruskan materi kepada seluruh tenaga kesehatan di puskesmas maupun pustu di wilayah kerja masing-masing.
Selain itu, setiap puskesmas perlu melengkapi standar operasional prosedur (SOP) untuk pelayanan HIV/AIDS, TBC, malaria, dan hepatitis. Pedoman tersebut diperlukan agar pelaksanaan layanan terintegrasi berjalan sesuai standar dan dapat dievaluasi secara berkala.
“Setelah pelatihan selesai, para peserta diharapkan segera menyosialisasikan materi yang telah diperoleh dan mulai menjalankan integrasi layanan tersebut di fasilitas kesehatan masing-masing,” ujarnya.
Melalui penerapan integrasi ini, Dinas Kesehatan Mimika berharap pelayanan kesehatan menjadi lebih terpadu dan menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk warga yang mengakses layanan di pustu.
Pendekatan tersebut juga diharapkan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di tingkat pelayanan kesehatan primer. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
