TIMIKA, Koranpapua.id- Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, dinilai lamban dan tingkat kepatuhannya rendah.
Hal ini ditegaskan oleh Abraham Kateyau, Pj Sekda Mimika di hadapan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pejabat yang hadir dalam apel gabungan, Senin 2 Februari 2026.
Abraham menilai rendahnya kepatuhan OPD dan lambannya progres kinerja dapat dilihat dari penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang hingga batas akhir tanggal 30 Januari 2026 hanya tiga OPD yang menyerahkan ke Bagian Ortal.
“Batas waktu penyampaian LAKIP sebenarnya sudah lewat, yakni tanggal 30 Januari. Dari sekian banyak OPD baru tiga yang serahkan,” tegas Sekda.
Padahal menurut Sekda, sesuai jadwal seharusnya laporan tersebut sudah harus dikirim ke provinsi pada Jumat pekan kemarin.
Ia menegaskan bahwa LAKIP merupakan laporan wajib yang harus disampaikan setiap tahun. Karena itu diharapkan kepada seluruh pimpinan OPD untuk lebih serius menyelesaikan laporan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Sekda juga mengingatkan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi seluruh pejabat, mulai dari kepala dinas, kepala bagian, hingga kepala seksi dan kepala subbagian.
“LHKPN wajib dilaporkan oleh seluruh pejabat. Jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari karena tidak melaporkan. Kalau tidak dilaporkan, urusannya bisa menjadi panjang,” tegasnya.
Imbauan tersebut merujuk pada ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan batas akhir pelaporan LHKPN pada 31 Maret 2026.
Menurut Abraham, pelaporan LHKPN sangat penting sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan maupun kelalaian dalam pelaporan dapat berujung pada sanksi administratif, termasuk penahanan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
