TIMIKA, Koranpapua.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika diminta memperkuat dukungan anggaran bagi aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), di Wilayah tersebut.
Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, mengatakan dukungan anggaran diperlukan agar aparat dapat menjalankan tugas secara maksimal dan mencegah konflik meluas.
“Jadi penegak hukum ini, pemerintah harus support baik-baik. Buat apa dana-dana itu disimpan, untuk apa? Support keamanan yang baik-baik, fungsikan itu,” ujar Dolfin kepada awak media di DPRK Mimika, Senin 24 Agustus 2026.
Dia mencontohkan, situasi keamanan yang terjadi belakangan ini di Kwamki Lama yang telah menimbulkan trauma dan rasa takut di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut.
“Isu yang saat ini sedang masyarakat sedang trauma kiri-kanan. Jadi sepanjang jalan ini orang sudah semakin takut. Jadi kita lihat, tapi jangan pura-pura tidak lihat, ini kurang bagus,” katanya.
Dolfin juga meminta Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong mengundang DPRK untuk pembahasan penanganan kamtibmas untuk menghasilkan langkah yang lebih terukur.
“Nah, jadi saya minta kepada pimpinan-pimpinan duduk bicara hal ini serius. Nah, ini lebih khusus itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif duduk bersama dan cari solusi sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRK Mimika akan terus mengawasi penanganan kamtibmas sekaligus mendorong pemerintah mengambil langkah konkret, termasuk menyiapkan anggaran untuk mendukung pengamanan.
“Jadi saya minta tegas, tidak boleh Bupati dan tim-tim turun sendiri terus. Undang kami DPR-DPR, siapkan anggaran untuk support keamanan,” kata Dolfin. (*)
Penulis: Hayun Nuhuyanan
Editor: Marthen LL Moru
