ADVERTISEMENT
Kamis, November 19, 2026
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
Koran Papua
No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto
ADVERTISEMENT
Home Agama

Peringati Hari HAM Sedunia, FRP Desak Negara Tuntaskan Pelanggaran HAM dan Hentikan Militerisasi di Tanah Papua

Di sektor ekonomi, FRP menolak praktik monopoli dagang dan meminta pemerintah menyediakan ruang usaha yang adil bagi masyarakat adat, termasuk pembangunan pasar khusus untuk mama-mama Papua.

10 Desember 2025
0
Peringati Hari HAM Sedunia, FRP Desak Negara Tuntaskan Pelanggaran HAM dan Hentikan Militerisasi di Tanah Papua

Front Rakyat Papua (FRP) menggelar aksi damai di halaman kantor DPR Kabupaten Mimika pada Rabu 10 Desember 2025. (foto:Hayun Nuhuyanan/koranpapua.id)

Bagikan ke FacebookBagikan ke XBagikan ke WhatsApp

TIMIKA, Koranpapua.id– Ratusan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Papua (FRP) menggelar aksi damai di halaman kantor DPR Kabupaten Mimika pada Rabu 10 Desember 2025.

Aksi unjuk rasa ini dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh tanggal 10 Desember.

Dalam momentum ini, Koordinator Aksi Onan Kobogau menyampaikan keprihatinan sekaligus kritik terhadap situasi HAM di Tanah Papua.

Ia menilai HAM di Papua masih jauh dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948.

Baca Juga

Pemkab Mimika Sosialisasikan GDPK dan PJPK untuk Perkuat Pembangunan

Mimika Raih Terbaik I Jamsostek Award Papua Tengah 2026

Dalam orasinya, Ia menilai bahwa masyarakat Papua masih menghadapi berbagai persoalan serius, seperti kekerasan terhadap warga sipil, kriminalisasi terhadap aktivis, dan penyempitan ruang demokrasi.

Massa aksi juga menyoroti meningkatnya mobilisasi aparat keamanan yang menurut mereka menimbulkan trauma.

Serta berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang kerap berhadapan dengan operasi militer.

FRP juga mengekspresikan kekhawatiran terhadap keberadaan perusahaan nasional maupun internasional yang beroperasi di Papua.

Mereka menilai aktivitas investasi tertentu telah menyebabkan kerusakan lingkungan, penggusuran tanah adat, hingga perpindahan paksa warga.

Kebijakan negara yang membuka ruang luas bagi investasi dinilai sebagai pemicu bertambahnya aparat keamanan di berbagai wilayah.

Selain itu, FRP menuntut agar pemerintah menghentikan praktik-praktik yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat serta memberikan jaminan hukum bagi aktivis yang memperjuangkan HAM.

Mereka juga menyerukan agar pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis asing dan jurnalis independen untuk melakukan peliputan di Papua.

Dalam tuntutan lain, FRP mendesak negara menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1961.

Memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak, menyediakan layanan pendidikan yang bermutu dan gratis, serta meningkatkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat Papua.

Mereka juga meminta pemerintah memastikan perlindungan bagi masyarakat sipil yang terdampak konflik bersenjata dan segera menyelesaikan persoalan pengungsian yang terjadi di sejumlah daerah.

Di sektor ekonomi, FRP menolak praktik monopoli dagang dan meminta pemerintah menyediakan ruang usaha yang adil bagi masyarakat adat, termasuk pembangunan pasar khusus untuk mama-mama Papua.

Massa aksi juga meminta peninjauan kembali regulasi daerah yang dinilai tidak berpihak pada pelaku UMKM Orang Asli Papua (OAP).

Dalam isu yang lebih luas, FRP menyuarakan penolakan terhadap berbagai program negara maupun proyek strategis yang dianggap berpotensi mengeksploitasi sumber daya alam Papua.

Massa juga menegaskan tuntutan mengenai hak penentuan nasib sendiri sebagai bagian dari pemenuhan HAM yang diakui secara internasional.

Aksi yang berlangsung beberapa jam tersebut berjalan tertib dan damai. Massa membacakan pernyataan sikap dan menyampaikan aspirasi secara terbuka di hadapan sejumlah anggota DPR Mimika yang hadir bertemu mereka.

Hingga aksi berakhir, situasi tetap kondusif dengan pengamanan aparat kepolisian di sekitar lokasi.

Pantauan koranpapua.id, sebelum ke gedung rakyat di Jalan Cenderawasih Timika, sebagian massa terlebih dahulu berkumpul di sejumlah titik.

Diantaranya, di Bundaran Petrosea, Bundaran Timika Indah, Pasar Lama dan Pasar Sentral.

Setelah semua massa yang datang dari beberapa titik berkumpul, selanjutnya dengan berjalan kaki menuju gedung dewan. (*)

Penulis: Hayun Nuhuyanan

Editor: Marthen LL Moru

Cek juga berita-berita Koranpapua.id di Google News

Baca Artikel Lainnya

Pemkab Mimika Sosialisasikan GDPK dan PJPK untuk Perkuat Pembangunan

Pemkab Mimika Sosialisasikan GDPK dan PJPK untuk Perkuat Pembangunan

18 November 2026
Mimika Raih Terbaik I Jamsostek Award Papua Tengah 2026

Mimika Raih Terbaik I Jamsostek Award Papua Tengah 2026

18 November 2026
YPMAK Evaluasi Sistem Rujukan Pasien di Tengah Pengetatan Anggaran

YPMAK Evaluasi Sistem Rujukan Pasien di Tengah Pengetatan Anggaran

18 November 2026
DLH Mimika Kurangi 20 Ton Sampah per Hari, TPA Iwaka Kian Terbatas

DLH Mimika Kurangi 20 Ton Sampah per Hari, TPA Iwaka Kian Terbatas

18 November 2026
Panglima Kogabwilhan III Kenang Uskup Aloysius sebagai Teladan Perdamaian

Panglima Kogabwilhan III Kenang Uskup Aloysius sebagai Teladan Perdamaian

18 November 2026
Karantina Gagalkan Pengiriman Dua Ular Sanca Hijau dari Timika

Karantina Gagalkan Pengiriman Dua Ular Sanca Hijau dari Timika

18 November 2026

POPULER

  • DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    DPR Papua Tengah Temukan Utang Rp5 Miliar dan Antrean Pasien hingga Enam Jam di RSUD Mimika

    535 shares
    Bagikan 214 Tweet 134
  • Polda Papua Tengah Periksa Bupati Mimika dan 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi KPU

    532 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • Bentrok Gaharu-Masbait, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

    532 shares
    Bagikan 213 Tweet 133
  • CKG: Jangan Tunggu Sakit Baru Periksa

    519 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Istri Laporkan Anggota DPRK Mimika AA atas Dugaan KDRT

    519 shares
    Bagikan 208 Tweet 130
  • Sulap Limbah Pabrik Busa di Papua: Antara Cuan, Lingkungan, dan Mahalnya Ongkos Kirim

    515 shares
    Bagikan 206 Tweet 129
  • Omzet UMKM Mimika Meningkat Saat KKT II 2026

    513 shares
    Bagikan 205 Tweet 128
Next Post
Kejati Papua Barat Setorkan Rp5,8 Miliar Sitaan dari Pegawai Puskesmas ke Kas Daerah

Kejati Papua Barat Setorkan Rp5,8 Miliar Sitaan dari Pegawai Puskesmas ke Kas Daerah

Papua Siap Mandiri Pangan 2027, Tidak Lagi Tergantung Pasokan dari Makassar dan Jawa

Papua Siap Mandiri Pangan 2027, Tidak Lagi Tergantung Pasokan dari Makassar dan Jawa

KUA-PPAS 2026 Provinsi Papua Diproyeksi Turun ke Angka Rp2,03 Triliun

KUA-PPAS 2026 Provinsi Papua Diproyeksi Turun ke Angka Rp2,03 Triliun

Koran Papua

© 2024 Koranpapua.id

Menu

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Papua
  • Nusantara
  • Politik
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Hukrim
  • Kesehatan
  • Opini
  • Pendidikan
  • Foto

© 2024 Koranpapua.id