JAKARTA, Koranpapua.id– Dinamika pelaksanaan pemerintah Papua sejak pemberlakukan Otonomi Khusus membawa tantangan besar bagi tata kelola pemerintahan.
Karenanya tuntutan keterbukaan informasi dianggap sebagai pilar penting untuk menjaga stabilitas sosial, sekaligus menjadi sarana memberikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Terkait dengan ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan
Hal ini disampaikan Triwarno Purnomo, Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Papua yang hadir mewakili Gubernur dalam melaksanakan presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta, Rabu 19 November 2025.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan kebijakan strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ujarnya.
“Sekarang bagaimana kami mewujudkan cita-cita pemerintahan yang inklusif, responsif, dan adaptif,  transparan dan akuntabel di Papua,” tandasnya.
Dengan kondisi geografis dan sosial budaya Papua yang beragam, pemerintah menghadirkan layanan informasi melalui PPID pada seluruh SKPD dan layanan digital yang terintegrasi.
Sejumlah isu seperti pembinaan PPID Kabupaten/Kota, penguatan jejaring, pelatihan, serta koordinasi dengan media dan lembaga adat dan kendala–kendala administrasi, infrastruktur dan penganggaran menjadi pembahasan oleh tim penguji dari Komisi Informasi Pusat.
Dikatakan, pentingnya Pemprov Papua membuka informasi prioritas seperti layanan dasar, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, hingga proyek strategis nasional, agar masyarakat dapat memantau capaian secara transparan.
“Bagaimana pembinaan pemerintah Provinsi Papua kepada PPID Kabupaten Kota yang ada di Papua, dalam hal tata kelola informasi publiknya,” pungkasnya.
“Keterbukaan dan koordinasi fungsi untuk PPID di daerah terus dibina sehingga keterbukaan ini jangan merupakan sebuah ancaman” tandas Suwito.
Sementara itu, Syawaludin yang juga menjadi tim penguji mengatakan keterbukaan informasi harus mampu memberikan informasi tentang potensi -potensi yang menarik secara baik sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah.
”Papua itu laksana seorang gadis cantik yang harus dipersolek, agar masyarakat paham dan tertarik, ” tuturnya.
Menjawab pertanyaan terkait inovasi digital oleh Budi Utami, Triwarno menyampaikan, salah satu terobosan digital yang telah dilaksanakan adalah pengembangan platform website CMS pemerintahan.
Platform website CMS ini diterapkan secara seragam di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dirancang ramah disabilitas.
Selain itu juga telah membangun 250 titik layanan internet Starlink yang direncanakan bertambah menjadi 300 titik hingga akhir tahun untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Papua.
Diakhir presentasi Triwarno mengatakan bahwa Pempro Papua berkomitmen mendorong keterbukaan informasi sebagai tujuan utama untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.
“Keterbukaan informasi bagi kami adalah jembatan kepercayaan. Jembatan untuk bercermin, memperbaiki diri, dan memberikan kepercayaan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Papua yang maju dan harmonis,” tegasnya.
Untuk diketahui bahwa kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 20 November 2025 ini dihadiri oleh para Pimpinan Daerah, Badan – Badan Publik serta Komisioner dan anggota Komisi Informasi Pusat. (Redaksi)
