TIMIKA, Koranpapua.id- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pemeriksaan persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli untuk Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Mimika Tahun 2024.
Pada sidang yang berlangsung Selasa 11 Februari 2025, para pihak menghadirkan sejumlah Ahli dan Saksi untuk memberikan keterangan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon.
Diantaranya isu partisipasi pemilih Pemilihan Bupati (Pilbup) Mimika mencapai lebih dari 100 persen di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terjadi di beberapa distrik.
Mengutip Humas MKRI, Pemohon menghadirkan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 2008-2012.
Menurutnya, partisipasi pemilih yang mencapai 100 persen bahkan lebih cukup mustahil dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Jika surat suara cadangan sebanyak 2,5 persen dari total surat suara sejumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga digunakan, maka harus sesuai dengan data surat suara rusak atau salah coblos dan pemilih yang pindah memilih di masing-masing TPS dimaksud.
Dan jika data tersebut tidak bersesuaian, maka surat suara cadangan sebesar 2,5 persen patut diduga merupakan penyalahgunaan hak pilih.
Sehingga prinsip one person one vote one value atau sederhananya, ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, hingga semua surat suara cadangan terpakai.
“Atau kemungkinan yang lain ada pemilih yang tidak berhak tapi menggunakan hak pilih di TPS tersebut,” ujar Bambang di hadapan Majelis Hakim Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan beranggotakan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.
Dia mengatakan, pemilih 100 persen justru mencerminkan rendahnya akuntabilitas dan transparansi proses pemilihan.
Pasalnya, partisipasi pemilih 100 persen ini tidak didukung dengan data atau dokumen yang membuktikan kehadiran pemilih di TPS tersebut.
Rendahnya catatan daftar hadir pemilih terjadi secara merata di TPS yang partisipasi pemilihnya hampir 100 persen, 100 persen, bahkan lebih dari 100 persen.
Bambang mengatakan, jika catatan terhadap kehadiran pemilih yang rendah dalam Pilkada sebagai gejala yang hampir merata di semua pelaksanaan pilkada, maka kehadiran pemilih 100 persen harus diteliti dengan cermat oleh Mahkamah.
“Apakah murni karena partisipasi yang meningkat atau justru menunjukkan manipulasi yang terang-terangan terhadap satu daftar pemilih,” tutur Bambang di Ruang Sidang Lantai 4 Gedung I MK, Jakarta.
Sedangkan Pihak Terkait menghadirkan ahli I Gusti Putu Artha, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia 2007-2012.
Menurutnya, penggunaan surat suara maksimal itu tidak hanya menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait melainkan juga terdistribusi ke Pemohon dan pasangan calon (paslon) lainnya.
Selain itu, tidak ada catatan keberatan maupun kejadian khusus dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat distrik yang mempersoalkan penggunaan surat suara yang melebihi 100 persen tersebut.
“Penggunaan surat suara maksimal tersebut distribusi surat suaranya ke semua calon dan distrik-distrik tertentu justru malah Pemohon yang menang, calon yang lain yang menang, tidak selalu menguntungkan Pihak Terkait,” kata Putu.
Kemudian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika selaku Termohon menghadirkan sejumlah petugas Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dalam persidangan.
Pada pokoknya Termohon ingin mengutarakan Pilbup Mimika telah dilakukan dengan sistem one man one vote dan menepis dugaan adanya sistem noken di wilayah tersebut.
Menurut mereka, para pemilih berbondong-bondong memenuhi TPS sejak pagi hari pada saat hari pemungutan suara.
“Proses pemilihan yang terjadi di Distrik Kwamki Narama pada saat tepat jam 6 pagi itu masyarakat sudah berbondong-bondong ke TPS dengan jumlah yang sangat banyak untuk datang ke TPS dengan membawa KTP dan juga C. Undangan,” kata Anggota PPD Kwamki Narama, Franklin Delano Rumbiak.
Dia juga mengatakan, saksi mandat dari masing-masing pasangan calon serta pengawas pemilihan tingkat kelurahan dan distrik juga hadir di TPS.
Seluruh saksi Paslon pun menandatangani berita acara serta C. Hasil dan tidak ada keberatan maupun kejadian khusus di TPS.
Bahkan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran di 24 TPS yang ada di Distrik Kwamki Narama.
Sebagai informasi, Pemohon perkara ini ialah Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Nomor Urut 2 Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi.
Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan partisipasi pemilih secara sempurna mencapai 100 persen terjadi di 12 distrik di Kabupaten Mimika dan enam distrik lainnya bahkan melebihi 100 persen dari DPT.
Secara keseluruhan jumlah DPT di Mimika mencapai 224.514 suara dengan partisipasi pemilih mencapai 223.517 pemilih atau 99,56 persen.
Pemohon mendalilkan partisipasi pemilih yang mencapai 100 persen atau bahkan lebih terjadi di Distrik Agimuga, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Barat, Distrik Jita, Distrik Jila, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Tembaga Pura.
Juga Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Kwamki Narama, Distrik Alama, Distrik Amar, Distrik Hoya, Distrik Mimika Tengah, Distrik Iwaka, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Baru, Distrik Kuala Kencana, dan Distrik Wania.
Menurut Pemohon, tidak ada daftar hadir peserta pemilihan termasuk daftar hadir pemilih tambahan maupun pemilih pindahan sehingga pemilih di seluruh TPS di Mimika tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak memilih.
Dalam petitumnya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika bertanggal 9 Desember 2024.
Dan mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1 Johannes Rettob-Emanuel Kemong (Pihak Terkait) sebagai peserta pemilihan.
Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Paslon Pilbup Mimika Tahun 2024.
Serta memerintahkan KPU Kabupaten Mimika untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Mimika dengan hanya diikuti Paslon Nomor Urut 2 Maximus Tipagau-Peggi Patricia Pattipi dan Paslon Nomor Urut 3 Alexander Omaleng-Yusuf Rombe. (Redaksi)
