TIMIKA, Koranpapua.id- Sebagai Tokoh Masyarakat Mimika, Marianus Maknaepeku, SE, M.Si menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat yang setiap tahun menggelontorkan seratusan miliar lebih Dana Desa (DD) atau dana kampung ke Kabupaten Mimika.
Sayang akibat kurangnya pengawasan di lapangan, maka tujuan utama dari dikucurkan dana tersebut tidak terlaksana dengan baik.
“Tahun 2025 Rp130 miliar lebih, tapi fakta yang ada di lapangan selama ini nihil. Ini karena tidak ada pengawasan oleh institusi penegak hukum,” tegas Marianus ketika menghubungi koranpapua.id, Senin 27 Januari 2025.
Marianus yang juga duduk sebagai Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) menerangkan bahwa tujuan diturunkan DD yakni, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Memperkuat perekonomian lokal dan mengurangi kesenjangan pembangunan, dengan membangun infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengentas kemiskinan serta meningkatkan kualitas SDM kampung.
Namun dalam pengamatannya selama ini, semua tujuan mulia itu belum nampak di permukaan. Bahkan ironisnya, masyarakat hidup tambah susah, sementara pejabat kampungnya bersama kroni-kroninya semakin sukses.
Terkait dengan kondisi yang terjadi hampir merata di seluruh kampung di Mimika, Marianus sangat berharap kepada Yonathan Demme Tanggdilintin, Pj Bupati Mimika untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait penggunaan DD.
Polres Mimika dan Kejaksanaan Negeri Timika juga ikut secara aktif melakukan pengawasan lapangan, untuk mengetahui apakah pemanfaatan DD telah sesuai dan benar-benar berdampak positif untuk masyarakat.
“Ada kepala kampung di Distrik Mimika Timur Tengah dan ada juga di Mimika Timur, kepala kampungnya belanja sendiri kebutuhan. Ini pertanggungjawabannya gimana, jangan hanya lihat diatas kertas. Tolong ini masalah serius yang perlu diperhatikan,” tegas Marianus.
Pada kesempatan yang sama, Marianus juga mengkritik proyek pembangunan gedung milik pemerintahan yang sudah diresmikan penggunaannya sejak pertengahan tahun 2024, namun sampai memasuki akhir Januari 2025 masih juga dikerjakan.
“Itu contohnya gedung Keuangan dan Aset Daerah, pengadaan tanah Rp48 miliar, pekerjaan gedung dikerjakan oleh kontraktor yang sama. Anehnya, peresmian gedung sudah tahun 2024, namun sampai hari ini masih juga dikerjakan oleh kontraktor yang sama,” tutup Marianus. (Redaksi).
