TIMIKA, Koranpapua.id- Pengurus Partai Politik (Parpol) termasuk Calon Legislatif (Caleg) yang ikut dalam Pemilu tanggal 14 Februari 2024 tidak bisa diusulkan menjadi anggota DPRK Jalur Lembaga Adat.
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
“Intinya mereka yang sekurang-kurangnya dalam lima tahun terakhir sebagai pengurus Parpol dan Caleg tidak bisa diusulkan menjadi anggota DPRK Jalur Lembaga Adat,” ujar Yan Slamat Purba kepada Koranpapua.id ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin 6 Mei 2024.
Meski demikian hingga saat ini, proses seleksi anggota DPRK Mimika Jalur Lembaga Adat belum berjalan. Hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Gubernur Papua Tengah.
Purba menambahkan, untuk Panitia Seleksi (Pansel) di tingkat kabupaten nantinya dipilih oleh panitia pemilihan di tingkat provinsi.
Sementara panitia pemilihan akan diusulkan oleh provinsi dan Surat Keputusan (SK) oleh Kemendagri.
Pansel yang dibentuk selanjutnya bekerja berdasarkan SK Gubernur, sementara Bakesbangpol hanya sebagai sekretariat dan tidak terlibat dalam Pansel.
Berbeda dengan Pansel anggota MRP yang diketuai oleh Bakesbangpol. “Jadi kami Bakesbangpol hanya sekretariatnya saja untuk mendukung lancarnya proses seleksi di kabupaten,” jelas Purba.
Untuk Pansel DPRK melibatkan lima unsur yakni, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, Majelis Rakyat Papua (MRP), Akademisi dan Kejaksaan Negeri Mimika
Sementara untuk jadwal pelantikan anggota DPRK dari jalur pengangkatan lembaga adat akan bersamaan dengan anggota DPRK hasil pemilu.
Pelantikan anggota DPRK Mimika akan berlangsung Oktober 2024. Jumlah anggota dewan sebanyak 44 orang, yang terdiri dari 35 orang jalur politik dan sembilan orang jalur lembaga adat. (Redaksi)
