TIMIKA, Koranpapua.id- Instruksi Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan pelelangan proyek tahun 20024, mendapatkan dukungan penuh dari organisasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).
Pernyataan dukungan ini disampaikan oleh Ronald Kambu, ST, Sekretaris Gapensi, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kepada Koranpapua.id di ruang kerjanya, Selasa 5 Maret 2024.
Kontraktor muda Orang Asli Papua (OAP) ini menegaskan bahwa dukungan terhadap instruksi bupati yang disampaikan dirinya mewakili semua pengusaha kontraktor OAP di daerah ini.
Karena menurutnya postur APBD 2024 yang mencapai Rp7,5 trilun merupakan nilai yang sangat besar. Sehingga perlu dikerjakan secara maksimal agar semua target pembangunan bisa terselesaikan pada akhir tahun anggaran.
Dikatakan, agar 10.465 paket pekerjaan yang tersebar di 65 OPD bisa selesai tepat waktu dan anggarannya terserap 100 persen, maka solusi tepatnya adalah OPD mempercepat tahapan pelelangan.
Ini bertujuan agar memasuki bulan Mei atau Juni semua kegiatan sudah mulai berjalan. Apalagi dari 10.465 paket terdapat 148 lebih kegiatan yang harus melalui proses tender dengan membutuhkan waktu untuk kelengkapan dokumen yang cukup lama.
Pada kesempatan yang sama politisi Hanura ini memberikan apresiasi kepada Bupati Eltinus Omaleng yang di penghujung masa jabatannya memberikan kado istimewa kepada kontraktor OAP melalui 7.300 lebih paket pekerjaan non tender.
Ronal berharap semua pengusaha OAP baik yang berada di naungan Gapensi maupun Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua, agar dapat menangkap peluang ini.
Namun Ronal mengingatkan agar pengusaha OAP tidak menjual ‘bendera’ (pekerjaan-red) kepada kontraktor lain, tetapi segera menyiapkan seluruh berkas agar bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan.
“Kami pengusaha melihat ini suatu kabar gembira dari pa bupati. Ini jadi kenang-kenangan bagi pengusaha OAP diakhir tahun bupati menjabat,” ujar Ronal.
Kepada pimpinan dan perangkat OPD, Ronal meminta agar bisa menterjemahkan arahan bupati dengan baik dan benar.
Karena itu kepada Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, agar bisa memberikan kelonggaran kepada pengusaha OAP sesuai dengan kondisi sulit yang ada di daerah ini.
Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada istilahnya gagal tender, karena dengan pengalaman ini menjadi penghambat dalam mempercepat pengerjaan dalam penyerapan anggaran.
“Perintah pak bupati sudah sangat jelas. OPD segera lakukan lelang. Kami harap perintah bupati dan pelaksanaan bisa sinkron di lapangan,” pintanya.
Ronald menuturkan, permasalahan terkait aturan dokumen tender yang dialami tahun anggaran 2023 harus diperbaiki dan diperjelas, guna memudahkan OAP dan menghindari terjadi proses pengulangan pelelangan.
Misalnya, ketika Pokja menyusun dokumen lelang harus mencantumkan spesifikasi standar pengadaan secara jelas supaya tidak ada multitafsir.
Dengan demikian pada saat peserta membaca dokumen langsung memahami bahwa kebutuhan ini yang harus disiapkan.
Tujuannya untuk menghindari adanya sanggah menyanggah dan PPTK tidak melakukan pembatalan dengan bermacam pertimbangan.
Menurutnya, dengan antisipasi yang baik oleh Pokja, maka yang diinginkan kepala daerah untuk penyerapan anggaran bisa secepatnya terlaksana.
Ia merasakan dengan adanya proses lelang ulang justru sangat memakan waktu lama, yang berdampak terhadap semakin pendeknya waktu pekerjaan. (Redaksi)
