TIMIKA, Koranpapua.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika memutuskan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Keputusan tidak melaksanakan PSU ini menjawab diterbitkannya surat rekomendasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimika nomor: 0126/PM.00.02/KPA.16-13/2/2024 tanggal 21 Februari 2024.
Surat dengan perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada KPU Mimika dengan dasar Panwaslu Distrik Mimika Baru terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor: 002/Reg/TM/Distrik Mimika Baru/2/2204.
Dalam temuan itu menyatakan terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilu dan selanjutnya merekomendasikan kepada PPD Mimika Baru untuk melaksanakan tiga hal.
Pertama, tidak menghitung hasil pemungutan suara di seluruh wilayah Mimika Baru.
Kedua, tidak menghitung hasil pemungutan suara kotak suara keliling (KSK) di seluruh wilayah Mimika Baru.
Ketiga, Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 26, 27 di Kelurahan Otomona, TPS 19 Kelurahan Kebun Sirih dan TPS 03 Kelurahan Hangaitji.
Menjawab rekomendasi Bawaslu ini, KPU Mimika menerbitkan surat dengan nomor 133/PL.01-SD/9404/2024.
Dalam surat tersebut KPU membeberkan sembilan alasan tidak menyetujui pelaksanaan PSU di empat TPS yang ada di Distrik Mimika Baru.
Berikut Delapan Alasannya:
- Bahwa keputusan pelaksanaan pemungutan suara ulang merupakan wewenang KPU Kabupaten/Kota menurut ketentuan Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu jo. Pasal 81 ayat (3) PKPU 25 Tahun 2023.
- Bahwa penyampaian rekomendasi pelanggaran administratif Pemilu seharusnya disampaikan kepada KPN Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, setelah direkomendasikan Panwaslu Kecamatan/Distrik. Dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran yang paling sedikit memuat formulir temuan atau laporan, kajian, dan bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Perbawaslu 7 tahun 2022.
- Bahwa tenggat waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS adalah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu jo. Pasal 81 ayat (3) PKPU 25 Tahun 2023.
- Bahwa Surat Pengawas Pemilihan Umum Distrik Mimika Baru Nomor, 0126/PM PP.02/KPA.16-13/2/2024 tidak melampirkan salinan berkas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu 7 tahun 2022, sehingga dapat dikatakan cacat formil.
- Bahwa surat a quo ditandatangani oleh Ketua Pengawas Pemilihan Umum Distrik Mimika Baru dan ditujukan kepada PPD Mimika Baru, sehingga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 7 tahun 2022.
- Bahwa surat a quo, meskipun tertanggal 21 Februari 2024, tetapi baru diterima KPU Kabupaten Mimika dari PPD Mimika Baru pada tanggal 24 Februari 2024.
- Bahwa batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu tahun 2024 adalah tanggal 24 Februari 2024 atau 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara tertanggal 14 Februari 2024.
- Bahwa berdasarkan poin 5 sampai dengan 8 di atas maka KPU Kabupaten Mimika memutuskan:
- Tidak menghentikan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat pada Distrik Mimika Baru yang saat ini sedang berjalan.
- Tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS yang tercantum dalam surat Pengawas Pemilihan Umum Distrik Mimika Baru nomor 0126/PM.00.02/ΚΡΑ. 16-13/2/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)
Surat jawaban ini ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, Dete Abugau. Tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Mimika dan KPU Provinsi Papua Tengah.
Adapun dasar hukum yang memperkuat delapan poin alasan diatas.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 25 Tahun 2023).
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Perbawaslu 7 Tahun 2022) (Redaksi)
