TIMIKA, Koranpapua.id- Gregorius Okoare, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko), Mimika, Papua Tengah mengungkapkan PT Freeport Indonesia (PTFI) memproduksi 3.500 ton konsentrat emas dan tembaga per hari.
Untuk itu, Gery meminta kepada Freeport sebagai penambang untuk membicarakan hal ini dengan Pemerintah Indonesia, berapa yang harus diberikan kepada lembaga adat.
Menurutnya dari hasil produksi Freeport setiap hari 3.500 ton dikali 360 hari dalam setahun, sekian persennya perlu dibagikan kepada dua lembaga adat Lemasko dan Lemasa termasuk pemerintah.
Gery berharap pembahasan bersama pemerintah soal berapa nilai yang diberikan kepada lembaga adat sudah ada kejelasan sebelum melakukan penandatanganan Amdal Freeport.
“Arah pembagiannya musti harus jelas. Amungme dapat berapa dan Kamoro juga dapat berapa setiap tahun,” kata Gery dalam jumpa pers bersama media belum lama ini di Timika.
Selaku Ketua Lemasko, Gery meminta dengan tulus kepada Freeport harus berbuka hati dan menyampaikan secara jujur untuk pembagian hasil ini.
“Kami sudah melayangkan surat ke Freeport. Kami berharap setelah Pemilu Freeport bisa duduk bicara,” katanya.
Gery mengungkapkan, permintaan pembagian hasil dengan lembaga adat ini, diluar dari 10 persen yang Pemerintah Pusat berikan kepada Pemerintah Provinsi dan kabupaten penghasil.
Menurutnya, permintaan ini khusus untuk kontrak baru selama 17 tahun kedepan. Besaran nilai uang hasil pembagian Freeport langsung transfer ke rekening kedua lembaga adat.
Ia menegaskan, pembagian hasil dari 3.500 ton per hari produksi konsentrat ini, harus dituangkan dalam kesepakatan bersama sebagai pegangan masing-masing pihak.
Di dalam nota kesepahaman bersama nanti berisikan besaran nilai uang yang diterima Lemasko, Lemasa dan pemerintah berapa setiap tahun. Tujuannya supaya semua jelas sama-sama menguntungkan.
“Poin ini saya sedang berjuang bersama masyarakat. Kami mau supaya kau senang kami juga senang. Jangan kami kasih kau senang, tapi kami yang susah,” jelasnya.
Gery menegaskan poin perjuangan ini menjadi salah satu tujuan dan motivasi lembaga adat menyetujui proses Amdal ini dilakukan.
“Jadi kami minta ini sendiri lagi di luar 10 persen dan satu persen yang sudah berjalan hampir 40 tahun lalu. Kami minta untuk 17 tahun operasi kedepan Freeport dan pemerintah pusat harus terbuka dengan masyarakat adat. Tidak boleh tertutup,” katanya.
Ia menuturkan, Freeport beroperasi hampir 40 tahun lembaga adat tidak mengetahui secara jelas berapa uangnya.
Namun demikian, Gery menegaskan tidak akan dipersoalkan karena itu merupakan hasil kesepakatan para orangtua terdahulu. (Redaksi)
